JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada Kamis 10 Maret 2022. Diduga calon kuat Kepala Otorita IKN itu adalah Bambang Susantono.

"Iya infonya begitu," ujar seorang sumber, dikutip dari MNC Portal, Rabu (9/3/2022).

Bambang Susantono sendiri merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Meski begitu, pada beberapa waktu terakhir, ada beberapa nama yang diisukan untuk menjadi kepala Badan Otorita IKN selain Bambang. Misalnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, hingga Ridwan Kamil.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut bahwa selain dari nonpartai politik, kriteria yang cocok menjadi kepala otorita adalah sang kandidat harus memahami benar tentang konsep smart forest city yang akan dibangun di IKN.

"Kriteria idealnya selain memahami pembangunan fisik, juga memahami tentang konsep smart forest city yang akan dibangun di IKN, bisa mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal di IKN. Tentu ini akan dibantu dengan sistem yg bisa menopang tugas-tugas dan fungsi ini di struktur otorita IKN nya nanti," kata Wandy kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Diketahui dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Presiden Jokowi memiliki batas waktu paling lambat dua bulan menunjuk kepala otorita dan wakilnya setelah UU tersebut diundang-undangkan pada 15 Februari 2022. Nantinya, jabatan kepala otorita IKN Nusantara akan sejajar dengan Menteri dan berbeda dengan kepala daerah lainnya.

Kepala Otorita IKN dan wakilnya bakal memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Selain itu, kepala otorita dan wakilnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatan berakhir.

BERITA LAINNYA
Keterisian Penumpang Cuma 20 Persen, Layanan Bus TMP Pekanbaru Dievaluasi 35 PMI Bermasalah yang Dideportasi dari Malaysia Tiba di Dumai Target Perbaikan Jalan Lintas Riau-Sumbar di Tanjung Alai Rampung Pekan Ini Sidang MK Bahas Dugaan Kecurangan Pilkada Kuansing, Petahana Diduga Lakukan Pelanggaran Pengungsi Rohingya Diusulkan Pindah ke Palas Pekanbaru, Ini Alasannya		Perpanjangan Pendaftaran PPPK Tahap II di Riau, Sudah 3.447 Orang Mendaftar Tapir Liar Berkeliaran di Pemukiman Dumai, BBKSDA Riau Masih Telusuri Asalnya RSD Madani Pekanbaru Diduga Telantarkan Pasien, Ini Kata Manajemen KPU Riau Tetapkan Gubernur Riau Terpilih Besok, Paslon Syamsuar-Mawardi Dipastikan Absen Sidang Sengketa Pilwako Pekanbaru: Muflihun-Ade Sorot Penyalahgunaan APBD dan Tuntut PSU