JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada Kamis 10 Maret 2022. Diduga calon kuat Kepala Otorita IKN itu adalah Bambang Susantono.

"Iya infonya begitu," ujar seorang sumber, dikutip dari MNC Portal, Rabu (9/3/2022).

Bambang Susantono sendiri merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Meski begitu, pada beberapa waktu terakhir, ada beberapa nama yang diisukan untuk menjadi kepala Badan Otorita IKN selain Bambang. Misalnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, hingga Ridwan Kamil.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut bahwa selain dari nonpartai politik, kriteria yang cocok menjadi kepala otorita adalah sang kandidat harus memahami benar tentang konsep smart forest city yang akan dibangun di IKN.

"Kriteria idealnya selain memahami pembangunan fisik, juga memahami tentang konsep smart forest city yang akan dibangun di IKN, bisa mengorkestrasi berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal di IKN. Tentu ini akan dibantu dengan sistem yg bisa menopang tugas-tugas dan fungsi ini di struktur otorita IKN nya nanti," kata Wandy kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Diketahui dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Presiden Jokowi memiliki batas waktu paling lambat dua bulan menunjuk kepala otorita dan wakilnya setelah UU tersebut diundang-undangkan pada 15 Februari 2022. Nantinya, jabatan kepala otorita IKN Nusantara akan sejajar dengan Menteri dan berbeda dengan kepala daerah lainnya.

Kepala Otorita IKN dan wakilnya bakal memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Selain itu, kepala otorita dan wakilnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatan berakhir.

BERITA LAINNYA
Akun Facebook Darnawati Dambaan Dilaporkan ke Bawaslu Inhil Usai Posting Janji Beri Uang Dimasa Tenang Mengawal Pemilu di Daerah Rawan: Panwascam Tebingtinggi Barat Tingkatkan Pengawasan Jelang Pemilu Serentak 2024 Kapolda Riau Ancam Tembak Bandar Narkoba: Dikejar Sampai Lubang Semut Sehari Jelang Pencoblosan, Abdul Wahid Ziarah ke Makam Marhum Pekan KPU Pekanbaru Musnahkan 1.176 Surat Suara Rusak dan Berlebih		Suzuki New Carry, Solusi Andal untuk Bisnis Bunga dan Buah Telkomsel Jamin Kelancaran Jaringan Selama Pilkada Serentak 2024 dengan Infrastruktur Digital Andal Usai Pemungutan Suara, Ini Tahapan Rekapitulasi Pilkada Riau 2024 Panggil Dispora dan Disnaker, Ini yang Dibahas Komisi III DPRD Pekanbaru DPRD Kepulauan Meranti Sahkan APBD Tahun 2025 Rp 1,3 Triliun Lebih, Defisit Rp 90 Milliar