www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Kapolri Ingatkan Ancaman Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 hanya Menjabat 3,5 Tahun
Senin, 14 Desember 2020 - 06:35:37 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik

PEKANBARU - Sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, masa jabatan kepala daerah (kada) hasil Pilkada serentak 2020 hanya tiga setengah tahun maksimal empat tahun, bukan lima tahun.

Mengingat, pada 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

“Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang,” kata Akmal Malik lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 21 Agustus 2019.

Singkatnya masa jabatan tersebut, ujar Akmal, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada serentak pada 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” ujar dia.

Saat ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Di antaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN. *


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Kapolri Ingatkan Ancaman Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Sukmawati Soekarnoputri Sukmawati Sebut Sukarno Tak Paksakan Anak Pilih Agama
(Istimewa)Dekranasda Kota Bukittinggi Kunjungan Studi Komparatif ke Siak
Walikota Pekanbaru FirdausIndikator Vaksinasi Sudah Terpenuhi, Pekanbaru Segera PPKM Level 1
Camat Langgam, Saparudin G saat simbolik penyerahan reward DBA Asian Agri, kepada Kades Segati, Muhaimin disaksikan Ketua MPA Desa Segati, Agustus Alamsyah dan Manager Program DBA Asian Agri, Hafiz Hazalin SinagaDesa Binaan Asian Agri Raih Reward Desa Bebas Api
  IstimewaDiksar Menwa UNS yang Tewaskan Mahasiswa Ternyata Tanpa Rekomendasi Satgas Covid-19
Penanda tanganan kerja sama APROBI dengan Universitas Politeknik LPP YogyakartaAkreditasi Edukasi Kelapa Sawit, Apical Group Kolaborasi dengan Politeknik LPP Yogyakarta
Asisten III Setda Rohul membuka pelatihan bagi qori-qoriah Rohul yang akan betanding di MTQ ke-39 Pelalawan.
Rohul Targetkan Juara Umum di MTQ Riau ke-39
Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon GintingPemprov Riau Gelar Pertemuan dengan Dunia Usaha Bahas Program CSR
(Foto: istimewa)Pemprov Riau Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Polresta Pekanbaru Terbakar!
 
 
 
 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved