SELATPANJANG - Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti oleh petugas Satpol PP dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti diwarnai kericuhan. Dimana tim pemenangan salah satu paslon menolak penertiban baliho di salah satu persimpangan jalan Alah Air, Selatpanjang, Rabu (30/9/2020) siang.

Pantauan di lapangan, tim pemenangan pasangan H Muhammad Adil - Asmar sempat adu mulut dengan petugas karena tidak terima dan menolak baliho tersebut dibongkar.

Selain itu tim sukses juga beralasan kenapa hanya APS tiga Paslon saja yang dibongkar, sementara APS Bapaslon Said Hasyim-Abdul Rauf tidak ikut dibongkar.

"Kami tidak terima pembongkaran ini, sebab Bawaslu tidak menyurati tiga tim Paslon lainnya terhadap tidak dibongkarnya APS milik bapaslon Said Hasyim-Abdul Rauf. Hal ini sudah tentu menguntungkan pihak bapaslon tersebut," kata ketua Tim Pemenangan Pasangan H Muhammad Adil- Asmar, Zainuddin.

Setelah diberikan penjelasan oleh Bawaslu dan pihak kepolisian, akhirnya tim sukses tersebut bisa meredamkan emosinya, dan pembongkaran oleh anggota Satpol PP dilanjutkan.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra mengatakan pihaknya melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang dibuat sendiri oleh masing-masing tim sukses paslon dan dipasang sebelum memasuki masa kampanye.

Romi juga menjelaskan terkait tidak dibongkarnya APS bapaslon Said Hasyim-Abdul Rauf dikarenakan pasangan tersebut hingga saat ini belum ditetapkan sebagai pasangan calon dan belum juga bisa melakukan kampanye.

Sebelumnya Bawaslu Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi tentang penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, kegiatan bertempat di Lantai III, Ballrom Kopitiam, Jalan Diponegoro, Selatpanjang, Rabu (30/9/2020) pagi.

Kegiatan dengan tema bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu diikuti oleh Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra dan M Zaki, hadir juga Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Joni Wardi, Kasat Intelkam Polres, AKP Syaiful, Kabid Perda Satpol PP, Piskot Ginting serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra dalam sambutannya menyampaikan, terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020 banyak terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahapan Pilkada tahun sebelumnya terutama pada peraturan maupun tata cara pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 bukan hanya peraturan keadilan tata cara pelaksanan dalam Pilkada akan tetapi juga menegakkan keadilan terkait penegakan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

"Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ada berupa tambahan payung hukum yaitu PKPU nomor 13 tahun 2020 berupa tata cara pelaksanaan Pilkada di tengah kondisi bencana non alam Covid-19. Perlu disampaikan bahwa dalam penertiban APS penting dilakukannya rapat koordinasi sehingga pada saat penertiban alat peraga seluruh komponen yang terlibat dapat memahami tata cara penertiban alat peraga pada pilkada tahun 2020," ungkap Romi.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Joni Wardi SH dalam kesempatan tersebut mengatakan, terkait penertiban alat peraga ini memang perlu disosialisasikan sehingga pada saat pelaksanaan penertiban unsur yang terlibat tidak salah langkah dalam melakukan penertiban alat peraga. Diharapkan dalam pelaksanaan penertiban alat peraga nantinya unsur yang terlibat dapat memberikan contoh yang baik di tengah pelaksanaan di lapangan terutama tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berharap seluruh unsur yang terlibat dapat bersama menjaga situasi Kamtibmas pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dengan baik sehingga nantinya proses Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terselenggara dengan sukses dan kondusif sebagaimana yang kita harapkan bersama," ungkapnya.

Kemudian, Kabid Perda Satpol PP Meranti, Piskot Ginting menjelaskan, tugas pokok dan fungsi Satpol PP Meranti adalah penegakkan Perda. Lantaran itu bekerja sesuai dengan arahan dan koordinasi bersama saat penertiban APK.

"Dengan kerjasama dan koordinasi ini saya yakin dan percaya perhelatan Pilkada di Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan baik kedepannya," pungkas Piskot Ginting.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
XL Axiata Pastikan Konektivitas Lancar untuk Sukseskan Pilkada 2024 Audiensi dengan Kejari, Mahasiswa Minta Kasus Baznas Inhil Ditangani Profesional KPU dan Polres Dumai Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pada 27 November Wako Dumai Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni GreenFest, Apical Bersama RSPO Edukasi Gen Z Tentang Sawit Berkelanjutan		Komisi III DPRD Pekanbaru Panggil Tiga OPD Sekaligus, Ini yang Dibahas MPD Riau: Bawaslu Harus Proaktif Hadang Politik Uang, Jangan Cuma Nunggu Laporan Masa Tenang Pilkada, Warga dan Panwascam di Inhil Gerebek Tim Paslon Bawa Logistik Jembatan Sei Rokan Ujung Batu Rohul Ditutup, Berikut Jalur Alternatifnya Diguyur Hujan, Agung Nugroho Kunjungi Makam Ayah Tercinta