PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Marlis Khasim berharap Pekanbaru segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan agar sistem pendidikan didaerah berjalan maksimal.

Pasalnya, Marlis Khasim menilai selama ini persoalan pendidikan di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Aturan pendidikan yang diatur di dalam undangan-undang apapun Permendikbud RI selama ini, kita nilai belum mewakili semua persoalan pendidikan yang dijalani selama ini. Dalam penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan sekarang ini, mesti perlu ditambah aturan baru ataupun regulasi dalam penyempurnaan persoalan pendidikan baru khususnya bagi di daerah, yakni perlunya Perda Pendidikan," ungkap, H Marlis Kasim, Senin (5/2/2018).

Memang sejauh ini, lanjut Politisi PKB ini lagi, persoalan pendidik terkadang ada yang rancu. Terutama masalah penyelenggaraan pendidikan yang kadang berubah, seperti masalah kurikulum, masalah pembagian dana BOS, tidak adanya perhatian terhadap guru komite, dan guru honorer, serta ketidakmerataan anggaran pembangunan sekolah.

"Usulan untuk pembuatan Perda Pendidikan ini sangat diperlukan agar penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah bisa berjalan secara maksimal dan tidak menimbulkan keraguan. Contohnya saja, apabila ada salah satu sekolah yang mengalami musibah kebakaran, maka daerah bingung kemana anggaran yang harus diminta. Jadi, dengan adanya Perda Pendidikan Daerah maka pemerintah daerah tidak bingung lagi harus mencari dana kemana, sebab pemerintah daerah sudah bisa menanggulanginya sendiri," ujar Marlis Kasim.

Seharusnya, menurut Politisi PKB ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki Perda Pendidikan, sebab sudah selayaknya Kota Pekanbaru ini memiliki Perda Pendidikan.

"Kita selaku orang tua, juga meninginkan sistem pendidikan didaerah ini berjalan dengan baik, sehingga ke depan tidak lagi aksi demo terutama masalah pendidikan," harap Marlis Kasim.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah