Moratorium UN, Pemko Pekanbaru Bakal Hadapi Masalah Ini
Senin, 28 November 2016 - 17:43:39 WIB
PEKANBARU - Moratoriun Ujian Nasional (UN) yang direncanakan pemerintah pusat bakal berdampak pada Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bakal kewalahan dalam hal penggandaan soal.
"Memang ada wacana tapi itu masih menunggu persetujuan presiden. Dan kalau pun itu jadi itu kan moratarium. Artinya diberhentikan sementara karena dasarnya dari kementerian itu sekolah yang berstandar nasional baru 30 persen. Jadi tidak layak diadakan Ujian Nasional (UN)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal di Pekanbaru, Senin (28/11/2016).
Kemungkinan moratorium itu, kata Jamal selama dua tahun yaitu 2017 dan 2018. Tapi walau pun demikian, kata dia, Ujian Akhir Sekolah (UAS) tetap ada. Jadi, kalau UN dimoratorium, UAS SMA dan SMK nanti dikelola oleh provinsi.
"Kita tanggung jawab SD dan SMP. Soal ujiannya tetap standar nasional. Kalau memang dimoratariun tidak ada masalah karena UAS selama ini tetap ada," sebutnya.
Masalah soal ujian, kata dia, mungkin guru yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, diberi pengajaran bagaimana mengerjakan soal. Lanjutnya, timbul masalah nanti dalam hal penggandaan soal ujian, karena tidak dianggarkan di tahun 2017.
"Selama ini kita kan distribusi, nah sekarang tentu penggadaan itu aja masalah kita. Biasanya SMA dan SMK ditanggung oleh pusat, SMP dan SD ditanggung oleh provinsi. Sekarang beralih ke kota. SMA dan SMK ditanggung provinsi, kita malah tambah beban SMP dan SD lebih banyak. Masalah di sana aja," paparnya.
Penulis: Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
