SELATPANJANG - Puluhan guru honor dari sejumlah madrasah negeri maupun swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (24/10/2016), sekitar pukul 09.30 WIB mendatangi kantor Kemenag di Jl. Dorak, Selatpanjang Timur.

Selain mempertanyakan tunjangan yang telah beberapa bulan belum dibayarkan, mereka juga membahas masalah pemotongan yang diduga dilakukan oknum yang tidak betanggung jawab.

Pantauan di lapangan, kedatangan puluhan guru madrasah ini langsung disambut Kasi Pendidikan H Efendi SAg MM dan Kasubag TU H Sulman.

Pertemuan yang berlangsung di aula Kemenag lantai II tersebut dilakukan decara terbuka dengan sesi dialog untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi para guru honor.

"Masalah rasionalisasi anggaran membuat mental guru kacau. Apalagi jika sampai hibah dihapuskan, sehingga honor yang belum dibayar bakal terhapus. Makanya kita datang untuk mempertanyakan ini, kapan akan dibayarkan," kata M Mansur ST, guru MAN Selatpanjang.

Pria yang juga Ketua Persatuan Guru Honor Madrasah Selatpanjang dan Sekitarnya (PGHMS) mengaku, persoalan ini bukan saja membuat para guru galau karen tidak menerima haknya. Saat ini telah banyak guru madrasah yang memilih berhenti dan pindah ke daerah lain. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang terpaksa berkebun atau menjadi nelayan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan guru madrasah lainnya, Kaharudin. Menurutnya, tidak ada kepastian dan arahan dari Kemenag telah menimbulkan permasalahan bagi guru. Persoalan itu juga menyebabkan terjadinya buruk sangka dan praduga.

"Sesungguhnya kita tidak menginginkan fitnah karena kita guru agama, tapi begitulah yang terjadi. Kondisi ini betul-betul membuat kami serba salah. Tak ngajar wali murid marah dan sekolah bisa tutup, sementara ngajar tunjangan tak dapat. Kami juga harus memikirkan kebutuhan keluarga," sebut pria tua itu di hadapan forum.

Tidak hanya itu, ada juga di antara mereka yang mempertanyakan masalah pemotongan Rp50 ribu yang diduga dilakukan oleh oknum Kemenag.

Menanggapi keluhan para guru, Kasubag TU H Sulman mengatakan bahwa persoalan tersebut menjadi PR bersama yang perlu difikirkan. Menurutnya, dengan kondisi saat ini Pemda memang tidak mampu lagi untuk membayar hibah, karena Pemda memang tidak ada uang.

"Jadi, tidak mungkin dipaksakan. Kita tetap akan mempertanyakannya. Jika memang Pemda tidak mampu lagi nanti kita sampaikan kepada bapak-bapak. Memang, sampai saat ini Pemda belum ada menyatakan hal itu," kata H Sulman.

Hal yang paling tidak memgenakkan bagi guru, saat itu H Sulman malah mempertanyakan kontribusi madrasah terhadap daerah. "Prestasi apa yang telah kita buat. Apakah seimbang, apa yang kita buat dari madrasah untuk daerah," tanya H Sulman.

Pernyataan tersebut sempat membuat para guru berang. Saat itu juga mereka langsung menyanggahnya dengan memaparkan sejumlah prestasi tingkat nasional yang telah diukir siswa madrasah. Untungnya persoalan itu tidak dibahas secara panjang lebar sehingga petemuan tetap berlangsung kondusif.

Sementara itu H Efendi memaparkan bahwa salah satu jalan agar persoalan hibah tersebut tidak mendera para guru, maka pihaknya akan segera menyiapkan Ranperda untuk diajukan ke DPRD dan disahkan menjadi Perda. Dengan adanya payung hukum tersebut, maka bantuan Pemda terhadap guru madrasah akan menjadi wajib dan bukan sunah seperti hibah sekarang ini.

"Dengan adanya Perda, maka semuanya akan aman dan tidak menjadi temuan seperti tahun 2015 silam ketika bantuan itu disalurkan. Dengan adanya Perda, bupati aman dan semua pihak termasuk guru juga aman," sebut Efendi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah