www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Sejumlah Wilayah Riau Masih Berpotensi Hujan Hari Ini
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
FH UIR dan DPD RI Bahas Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945
Kamis, 17 Juni 2021 - 16:48:51 WIB
Suasana Focus Group Discussion Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945 oleh Fak. Hukum UIR dan DPD RI Kamis (17/06 2021)
Suasana Focus Group Discussion Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945 oleh Fak. Hukum UIR dan DPD RI Kamis (17/06 2021)

PEKANBARU - Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bekerjasama dengan DPD RI menggelar Focus Group Discussion bertajuk, 'Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945'. Kegiatan yang berlangsung di FH Kampus UIR Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru, Kamis (17/06 2021) itu dihadiri 12 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Civitas Akademika Fakultas Hukum.

Turut juga hadir Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Rektor UIR Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL, Dekan serta  narasumber FGD seperti Prof Dr Ellydar Chaidir SH MHum, H Husnu Abadi SH MHum, PhD, Dr Ir Suparto SH, MH, MSi,  Abdul Hadi Anshari SH MH dan Dekan FH Dr Admiral SH MH yang sekaligus bertindak sebagai moderator.

Rektor UIR Syafrinaldi menyambut hangat kehadiran para senator dari berbagai provinsi itu. "Kami sangat berbahagia atas  kedatangan anggota DPD RI ke kampus kami. Lewat FGD, kami berharap lahir kesepahaman terkait dengan Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945," ucap Syafrinaldi.

Syafrinaldi juga menceritakan sejarah singkat UIR. Mulai dari awal berdiri hingga sekarang yang sudah memiliki lebih kurang dari 27.000 mahasiswa dengan 12 orang guru besar dan ratusan dosen berpendidikan doktor.

"Alhamdulillah, didukung fasilitas dan SDM yang memadai, UIR kini menjadi salah satu kampus terbaik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X," katanya.

Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting yang membaca sambutan tertulis Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan, perkembangan ketatanegaraan pada prinsipnya menghadirkan diskusi yang tak habis-habisnya untuk kita bahas.

Apalagi terkait dengan sistem ketatanegaraan yang selalu bisa berubah. Seperti fokus bahasan hari ini. Semoga FGD ini mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas yang dapat membawa kebaikan untuk bangsa dan negara," katanya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI Hj Instiawaty Ayus SH MH menyatakan,  FGD ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan kelompok kerja DPD RI terkait rekomendasi DPR/MPR No 8/2019 yang dilahirkan anggota DPR/MPR masa Bhakti 2014-2019.

Menurut senator asal Riau ini, kelompok DPR/MPR sebelumnya telah menitipkan tujuh rekomendasi. Pertama, pokok-pokok haluan negara. Kedua penataan kewenangan MPR. Ketiga, penetapan kewenangan DPD. Keempat, penataan sistim presidentiil. Kelima, penataan kekuasaan kehakiman. Keenam, penataan sistim hukum dan perundangan-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Ketujuh, pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, NKRI dan ketetapan MPR.

"DPD sudah melakukan kajian terkait ketujuh rekomendasi tersebut, dan pokok-pokok haluan negara menjadi penting serta relevan untuk dilakukan pengulangan," jelas politisi yang akrab disapa Iin ini.

Ia menambahkan,  penyelenggaraan pembangunan masih memiliki ketimpangan, tidak konsisten, tidak terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan pembangunan seperti ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. "Seyogianya daerah diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan, bukan sebaliknya melaksanakan pembangunan secara sentralistik. Bahasa Melayunya, berjenjang naik bertangga turun," tukas Iin.

Berdasarkan itulah, DPD memerlukan pandangan-pandangan serta masukan dari berbagai elemen. Tidak terkecuali akademisi yang memiliki kapasitas keilmuan dan pemikiran teoritis yang  konstruktif.

"Dari sinilah kami menyerap, menghimpun pandangan para akademisi Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan FGD ini bermanfaat dalam upaya kita menyempurnakan sistim ketatananegaraan Indonesia ke depan," ungkap Iin.

Usai sambutan dan pemukulan gong oleh Intsianiwaty Ayus, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion. (rilis)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
IlustrasiSejumlah Wilayah Riau Masih Berpotensi Hujan Hari Ini
Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan SimatupangPelaku Usaha yang Membandel Saat PPKM Diberi Surat Peringatan
Nia RamadhaniSopir Nia Ramadhani Mengaku Tak Digaji, Cuman Dikasih Uang Bensin Motor
Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama tim gabungan dari POM TNI AD, Ditlantas Polda Riau dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Riau melakukan razia kendaraan angkutan barang termasuk truk Over Dimensi Over Load92 Truk Ditilang Selama Tiga Hari Razia Tim Gabungan
Kapolda Riau saat membagikan sembako ke warga. Polda Riau Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
  Demo Jokowi End Game Belum Mulai, Polisi Tangkapi Sejumlah Pemuda
ilustrasi6 Tanda Pasangan Berselingkuh, Apa Saja?
ilustrasiRamalan Zodiak 24 Juli 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Saatnya Cari Teman Hidup
AMSI Akan Luncurkan Crisis Center Covid-19
SyamsurizalSyamsurizal Dipastikan Pimpin PPP Riau, Siapa Calon Sekretaris?
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Balai PPW Riau Monev Program Pamsimas dan IPAL Pesantren di Bengkalis
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved