www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Syafrudin Iput Serap Aspirasi Warga, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Aliansi PPPK Riau Audiensi dengan Pimpinan DPRD, Perjuangkan Kesetaraan dan Kepastian Kontrak 2027
Senin, 02 November 2026 - 13:24:42 WIB
Audiensi pengurus aliansi PPPK diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota, Abdullah di ruang Wakil Ketua DPRD Riau (foto/tribunpku)
Audiensi pengurus aliansi PPPK diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota, Abdullah di ruang Wakil Ketua DPRD Riau (foto/tribunpku)

PEKANBARU – Kesenjangan TPP antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi sorotan. Merasa belum mendapatkan hak yang setara, para pegawai PPPK kini menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka.

Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Riau saat ini hanya sebesar Rp500 ribu per bulan. Besaran tersebut berlaku sama bagi seluruh PPPK, baik yang bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis maupun tenaga pendidik atau guru.

Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan TPP yang diterima PNS di lingkungan Pemprov Riau, yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke meja DPRD Riau. Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau mendatangi pimpinan DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan pegawai PPPK, Senin (2/11/2026).

Rombongan belasan pengurus aliansi diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota DPRD Riau Abdullah, di ruang Wakil Ketua DPRD Riau.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau, Eko Wibowo, mengungkapkan ada tiga tuntutan utama yang mereka harapkan dapat diperjuangkan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah meninjau kembali besaran TPP agar PPPK mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan setara dengan PNS.

Eko menilai pemberian TPP sebesar Rp500 ribu per bulan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, seluruh PPPK mendapatkan nominal yang sama tanpa melihat tempat maupun bidang tugas masing-masing.

"Kami meminta peninjauan dan kesetaraan TPP. Ini harus menjadi perhatian karena TPP kami hanya dipatok Rp500 ribu semuanya, baik di OPD teknis maupun guru. Sama-sama Rp500 ribu per bulan,"ujar Eko Wibowo Senin (2/11/2026).

Tuntutan kedua menyangkut kepastian nasib PPPK paruh waktu. Aliansi berharap pemerintah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan status mereka, termasuk jaminan pekerjaan agar tidak terus dihantui ketidakpastian.

Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh PPPK di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Eko, ketiga persoalan tersebut merupakan hal mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas audiensi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.

"Kami berharap tiga tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sehingga tercipta perhatian dan keadilan bagi pegawai PPPK,"ujar Eko.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi menyatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan Aliansi Merah Putih PPPK kepada pemerintah daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan pembiayaan gaji PPPK kepada pemerintah pusat.

"Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran,"jelas Ahmad Tarmidzi.

Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan para pegawai PPPK.

Kini, para PPPK berharap tuntutan mereka mendapat respons nyata dari pemerintah. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar angka TPP, melainkan menyangkut keadilan, kepastian masa depan, serta penghargaan terhadap pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Sumber: tribunpekanbaru


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Anggota DPRD Riau, Syafrudin Iput reses di Jalan Aman Bagan Kota (foto/afrizal)Syafrudin Iput Serap Aspirasi Warga, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Polres Pelalawan gencarkan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 (foto/Andy)Ops Zebra Lancang Kuning 2026 di Pelalawan: 28 Motor Balap Liar Ditilang
Hotel Aryaduta Pekanbaru menggelar wedding showcase (foto/Meri)Hotel Aryaduta Pekanbaru Gelar Wedding Showcase, Gandeng Vendor Pernikahan
ist.Wujudkan Pelopor Keselamatan Jalan, Capella Honda Gelar #Cari_Aman Skill Competition 2026 Bersama Dishub Pekanbaru
Ilustrasi Pemprov Riau mendesak kabupaten/kota segera bahas UMK 2027 (foto/int)Pemprov Riau Minta Kabupaten/Kota Tetapkan UMK 2027 Sebelum 25 November
  Semi Open Tournament Voli Piala Plt Bupati Kuansing resmi dibuka Pj Sekda Muradi (foto/ultra)Semi Open Tournament Voli Piala Plt Bupati Kuansing Resmi Bergulir
Marc Marquez sukses kunci gelar juara dunia MotoGP 2026 (foto/sc MotoGP)Drama MotoGP Portugal: Marc Marquez Rayakan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
Ilustrasu Pemprov Riau gelar pasar murah di Pekanbaru dan Kampar selama sepekan (foto/int)Jelang Akhir November, Pemprov Riau Hadirkan Pasar Murah di Pekanbaru dan Kampar
PKB Riau bedah pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati.(foto: barkah/halloriau.com)Nyore Kite PKB Riau Bahas Sosialisme Islam, Ini Gagasan yang Diangkat
Dua buaya muara hasil tangkapan warga Inhil dikirim ke penangkaran Sumsel (foto/int)Buaya Muara 4,8 Meter dan Berat 420 Kg Asal Inhil Direlokasi ke Sumsel
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved