PEKANBARU – Pemerintah daerah (Pemda) di Riau tidak mengambil langkah merumahkan tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kependidikan (Tendik). Sebab pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukanlah solusi yang bijak.

Itu disampaikan Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau, Eko Wibowo atau yang akrab disapa Ekowi. Ia menegaskan jika itu terjadi, maka berdampak tidak maksimalnya manajemen sekolah.

"Kami berharap kepada Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Riau untuk tidak memberhentikan guru dan tendik honorer di sekolah. Jika ini terjadi, akan terjadi kekurangan tenaga pendidik yang berimbas pada tidak maksimalnya manajemen sekolah," ujar Ekowi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau.

Ia menyoroti banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pensiun pada 2025. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah pusat segera membuat kebijakan regulasi yang memungkinkan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi PNS.

"Kami berharap kepada Gubernur Riau, walikota, dan bupati se-Riau agar tidak merumahkan guru dan tendik honorer. Dengan banyaknya PNS yang pensiun tahun depan, pemerintah harus mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan di daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Ekowi juga menyoroti nasib guru dan tendik honorer kategori R3 yang hingga kini masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta BKN. Ia berharap tenaga honorer kategori R2 dan R3 bisa mendapatkan surat keputusan (SK) ASN PPPK penuh pada 2025.

"Kami yakin Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap nasib guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Keberadaan mereka sangat penting dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045," tutupnya.

Editor: Riki