PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, mengatakan bahwa lambatnya Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan menjadi sebab belum dibayarkannya Bantuan Keuangan (Bankeu) guru bantu selama 3 bulan di Kota Pekanbaru.

Selain Pergub yang lambat terbit, kata Ismardi, faktor penghambat pembayaran itu juga disebabkan oleh adanya refocusing anggaran. Ia menjelaskan, pada akhir bulan Maret 2021 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang merampungkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sementara itu, dibutuhkan Pergub sebagai dasar Dinas Pendidikan untuk mengajukan pembayaran insentif para guru bantu.

"Waktu itu Pergubnya belum terbit sebagai syarat pengajuan pembayaran insentif para guru bantu itu. Pergub baru kita terima akhir Bulan Maret 2021," kata Ismardi, Senin (19/4/2021).

Ismardi mengatakan bahwa soal keterlambatan pembayaran insentif itu sudah disampaikan kepada perwakilan guru bantu.

"Uangnya bukan sama kita tapi di provinsi. Tentu harus dimintakan dulu dengan berbagai proses. Jadi bersabarlah dulu, kita tunggu tuntas refocusing langsung kami ajukan," katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Pemprov melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Masrul Kasmy, mengakui bahwa Pemprov memang belum mencairkan dana tersebut. Namun, kata Masrul, alasannya adalah persoalan data dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum diberikan kepada Pemprov.

"Makanya sudah kita minta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melakukan percepatan penyampaian data guru bantu. Karena transfer Bankeu itu sangat bersyarat dengan data keabsahan guru-guru bantu," kata Masrul, Rabu (21/4/2021).

Persoalan keabsahan data tersebut, lanjutnya, menjadi kelemahan dalam mendistribusikan Bankeu Pendidikan.

"Inilah kelemahan kita pada data. Nanti setelah di ujung-ujung disalahkan pemerintah provinsi. Padahal untuk transfer Bankeu itu kita butuh data yang harus disiapkan kabupaten kota," ujarnya.

Penulis : Rinai
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Dari DPRD ke Kursi Kepala Daerah: 5 Politisi Ini Sukses Pimpin Riau! Inilah 12 Kepala Daerah di Riau Akan Dilantik pada 20 Februari 2025 Anggaran Perjalanan Dinas Pemda Dipangkas, Ini Tanggapan DPRD Pekanbaru Anggaran Daerah Dipangkas, DPRD Riau Minta Efisiensi Tak Ganggu Layanan Masyarakat Kadisperindag Pekanbaru: Pangkalan dan Pengecer Jangan Naikkan Harga LPG 3 Kg Seenaknya		Musrenbang di Dumai Barat, Perbaikan Jalan dan Normalisasi Drainase Jadi Sorotan Pemprov Riau Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD, Targetkan Peningkatan Pendapatan 2025 Korupsi SPPD Fiktif: 176 Pegawai Setwan DPRD Riau Sudah Kembalikan Dana, 37 Lainnya Terancam Jadi Tersangka Satpol PP Pekanbaru Razia Kawasan Jondul, Temukan Indikasi Aktivitas Prostitusi BPBD Bengkalis Tangani 3 Titik Karhutla, 2 dalam Pendinginan