PEKANBARU - Setelah sebelumnya sempat ricuh hingga mendatangkan pihak kepolisian aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau (Unri) akhirnya menemukan kesepakatan bersama dengan pihak rektorat melalui mediasi dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Rektor Unri, Sri Indarti.

Sebelumnya Sri Indarti sempat hadir di tengah-tengah aksi demo tersebut untuk mendengarkan tuntutan dari para mahasiswa terkait putusan Uang kuliah Tunggal (UKT) tahun 2024.

Dirinya juga sempat menjelaskan kepada para mahasiswa, bahwa ketentuan yang telah dibuat sudah memenuhi kriteria yang sebelumnya telah ditentukan oleh Kemendikbud Ristek.

"Dalam menetapkan kebijakan ini, kami telah mengikuti prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan Kemendikbud Ristek dan juga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujar Sri, Selasa (14/5/2024).

"Dan juga hal ini telah dimusyawarahkan dan ditinjau secara langsung oleh seluruh dekan yang ada di fakultas universitas riau," sambungnya.

Selain itu dikatakan Sri Indarti, terkait regulasi UKT 12 yang menjadi tuntutan para mahasiswa, tidak akan diterapkan pada calon mahasiswa baru.

"Kemarin sore kita sudah rapat DPH dengan para dekan perwakilan dari masing-masing fakultas yang akhirnya kita sepakati, UKT hingga golongan 12 itu tidak kita terapkan," sebutnya.

"Jadi yang golongan 12 itu kan di SK-nya tapi implementasinya itu hasil kesepakatan kita, dan akhirnya setiap dekan mengajukan golongan UKT yang sesuai dengan fakultasnya masing-masing," jelasnya.

Nantinya UKT yang diterapkan hanya sampai UKT 9, dan ketentuan ini juga akan disesuaikan dengan gaji yang didapatkan orangtua.

Adapun regulasi penetapan UKT mahasiswa telah ditentukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama pihak universitas.

"Dalam regulasi penetapan UKT kami sudah menimbang dengan 14 kriteria yang ada di dalamnya. Mulai dari pendapatan, rumah, listrik, kendaraan, mobil dan segala macamnya, nanti dari situlah sistem menentukan," ungkapnya.

Namun penjelasan dari Sri Indarti tersebut mendapat perlawanan dari mahasiswa karena dianggap kurangnya transparansi mengenai nominal besaran UKT dari masing-masing golongan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hingga akhirnya aksi demo yang dilaksanakan di halaman Kantor Rektorat Unri tersebut sempat berlangsung ricuh.

Ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung Rektorat Unri hingga terjadi aksi dorong mendorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang berada di lokasi.

Sempat ditenangkan petugas keamanan dan pihak kampus, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, mahasiswa tetap memaksa masuk ke dalam Gedung Rektorat Unri hingga pihak kampus terpaksa meminta bantuan dari aparat kepolisian.

Setelah kericuhan yang sempat terjadi sebelumnya Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Riau (Unri), Muhammad Ravi diminta untuk menemui rektor guna melakukan mediasi.

Mediasi tersebut diikuti dewan mahasiswa, Rektor Unri dan Kapolresta Pekanbaru, yang mana dalam mediasi tersebut terdapat beberapa poin yang disepakati, yakni:

1. Penerapan UKT dan IPI tidak mencabut peraturan yang ada karena ini berkaitan dengan surat kementerian atau surat dirjen.

Tetapi menerapkan kelompok UKT sesuai dengan rapat DPH yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dan disepakati, bahwasannya UKT itu maksimal sampai UKT 7 kecuali kedokteran dan keperawatan.

2. Rektor menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rektor berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem digitalisasi UKT pada web pendaftaran ulang.

4. Rektor akan menerapkan transparansi dalam penentuan nominal UKT.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani Rektor Unri Sri Indarti dan Presma Unri Muhammad Ravi, dengan disaksikan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika dan seluruh mahasiswa yang hadir di gedung tersebut.

Penulis: Dini Rahmadanti
Editor: Barkah