JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema pinjaman lunak yang terbaik untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok menengah ke bawah. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Warsito, menjelaskan bahwa skema pinjaman lunak ini sedang dirancang dengan seksama untuk menghindari risiko gagal bayar.

"Kita harus berkaca pada program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an yang tidak berjalan. Salah satu faktor utamanya adalah sulitnya pengembalian dana dari para mahasiswa setelah lulus kuliah," ujarnya dalam Dialog zoom yang mengangkat tema 'Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?', Senin (18/3).

Warsito menuturkan, skema ini dirancang untuk mengurangi beban finansial dengan menawarkan pinjaman yang dapat dikembalikan setelah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Skema ini diharapkan dapat membantu mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) Indonesia pada 2024 sebesar 39,37 persen, di bawah rata-rata global yang 40 persen.

“Ini merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang membebankan bunga tinggi dan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam setelah lulus,” paparnya.

Warsito optimis bahwa skema pinjaman lunak akan lebih mudah dilunasi dibandingkan skema kredit dengan bunga tinggi. Menurutnya, inisiatif ini juga dapat mengatasi masalah tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan angka putus kuliah yang cukup tinggi di Indonesia. "Ibaratnya kalau kuliah 4 tahun, jadi tahun kedua setelah lulus itu mulai melakukan pembayaran dengan berbagai skenario tentu," imbuh dia.

Warsito juga menekankan pentingnya konvergensi data dan regulasi perbankan untuk memastikan bahwa skema pinjaman lunak ini tepat sasaran dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya.

Inisiatif pemerintah yang telah memiliki satu data terintegrasi saat ini menjadi penting, sehingga pelacakan dan penagihan pinjaman setelah dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini meminimalisasi risiko gagal bayar.

"Hal ini juga akan memungkinkan pemerintah untuk memantau kemajuan peminjam dan memberikan bantuan yang diperlukan jika mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran," ucapnya.

Dalam kasus di mana peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka, ia melanjutkan, pemerintah siap untuk memberikan bantuan ekstra, termasuk beasiswa, sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

“Pemerintah juga akan menjajaki kerja sama dengan ikatan alumni dan lembaga filantropi untuk memastikan tata kelola yang efektif dan pengembalian dana yang lancar,” terangnya.

Warsito juga menekankan integritas dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Ini tercermin dalam desain skema pinjaman lunak, yang tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban finansial, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warganya.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kerja sama antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, diharapkan skema ini dapat meningkatkan APK-PT dan membantu Indonesia mencapai target pendidikan nasionalnya. Inisiatif pinjaman lunak ini diharapkan dapat membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. (*)