JAKARTA - Rektor Universitas Islam Riau (UIR)Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL membeberkan standar kegentingan yang memaksa dalam merespon Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu itu lahir satu tahun setengah setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitutional bersyarat dan mengharuskan Pemerintah memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun. Penerbitan Perppu oleh Presiden Jokowi sekaligus mengundang kontra dari banyak akademisi.

Hal itu disampaikan Syafrinaldi dalam Seminar Nasional bertajuk 'Quo Vadis Perppu Cipta Kerja yang dilaksanakan Badan Keahlian DPR RI di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (27/1/2023) siang.

Seminar ini dibuka Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Dr HR Achmad Dimiyati Natakusumah SH MH MSi dan turut dihadiri Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr Insonetius Samsul SH MHum, serta Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr Helmizar ME, termasuk termasuk sejumlah Rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurut Syafrinaldi, terdapat tiga parameter dalam mengukur kegentingan yang memaksa. Standar itu merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009, yakni pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

"Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai," sebutnya.

Kemudian, ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan.

Standar yang sama, kata Syafrinaldi, juga disampaikan Prof Jimly Asshiddiqie. Yakni, adanya unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat), adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity) dan adanya unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

"Dari ketiga standar tersebut dapat disimpulkan Perppu ditetapkan dalam hal terjadinya kegentingan yang memaksa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, undang-undang yang dibutuhkan tidak memadai dan waktu yang tersedia terbatas untuk bertindak, frase kegentingan yang memaksa tidak identik dengan makna keadaan bahaya dalam pasal 12 UUD 1945," ungkap Syafrinaldi.

Bagaimana dengan Perppu Cipta Kerja, apakah penerbitannya memenuhi ketiga standar? Rektor UIR ini membedahnya dari tiga perspektif.

Pertama, aspek keadaan mendesak, yang dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan ancaman inflasi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan.

Kedua, dari perspektif regulasi yang tersedia, dimana tidak ada aturan hukum yang efektif mengingat regulasi utama yang dapat menanggulangi ancaman ekonomi dan inflasi tidak memadai sebagai dampak dari adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Ketiga, dari perspektif keterbatasan waktu, kedua kondisi sebelumnya tidak dapat ditangani apabila perbaikan terhadap UU Ciptaker atas Putusan MK dilakukan dengan prosedur yang umum.

"Jadi sesungguhnya dari ketiga paramater, Perppu Ciptaker telah memenuhi ketiga standar penetapan PP pengganti UU. Hanya saja soal keadaan mendesak, ini sifatnya relatif dan sangat bergantung pada sudut pandang," ungkapnya.

"Saya dan banyak akademisi beranggapan, ukurannya subyektif. Artinya alasan yang disampaikan pemerintah terkait keadaan mendesak juga bersifat subyektif. Kita tunggulah putusan MK, sebab Perppu itu sendiri sedang diuji di MK. Ada elemen masyarakat yang sedang mengujinya di MK," ujar Syafrinaldi.

Dalam seminar yang diikuti 400 peserta itu, Syafrinaldi duduk bersama tiga narasumber lain, yakni Elen Setiadi SH MSE dari Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian, Asfinawati selaku aktivis/Wakil Ketua STHI Jakarta, serta Teddy Prasetiawan ST MT selaku Analisis Legislatif Ahli Muda Badan Keahlian DPR RI dan Eisha Maghfiruha Rachbini SE MSc PhD.

Semnas juga menghadirkan narasumber Prof Dr Intiyas Utami SE MSi, Ak (Rektor Universitas Kristen Satya Wacana), Prof Dr Rina Indiastuti SE MSIE (Rektor Universitas Padjajaran), Yulianti Abbas ME PhD (Ketua Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia), Dwi Resti Pratiwi ST MPM (Analis APBN Ahli Muda BK DPR), Dr James Gomez (Regional Director at Asia Center). Mereka membentangkan pokok pikiran bertajuk, 'Prospek Perekonomian Nasional, Tinjauan: Fungsi APBN sebagai Shock Absorber (Peredam Kejut) di Tengah Ketidak-pastian Global.

Di luar itu terdapat pula Prof Dr Jamal Wiwoho SH MHum (Rektor Universitas Sebelas Maret), Prof Dr Garuda Wiko SH MSi (Rektor Universitas Tanjung Pura), Muhammad Edhie Purnawan MA PhD (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada), Dr Ari Mulianta Ginting (Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Anggaran BK DPR RI). Mereka tampil dengan makalah berjudul, 'Persiapan Pelaksanaan Keserentakan Pemilu 2024, Tinjauan: Fungsi APBN sebagai Shock Absorber (Peredam Kejut) di Tengah Ketidakpastian Global'.

Nara sumber lain membedah 'Qua Vadis RUU Sisdiknas, masing-masing Arianto Nugroho SH SPd MH (Ketua Program Studi Hukum Universitas Negeri Surabaya), Prof Dr H Ganefri MPd PhD (Rektor Universitas Negeri Padang), Prof Dr Cecep Darmawan SPd SIP SH MH MSi (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia).(rilis)

BERITA LAINNYA
Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Riau Melonjak, Peternak Diminta Waspada Usai Viral, Satpol PP Pekanbaru Turun dan Amankan Aktivitas Gepeng di Flyover SKA Melirik Potensi Agro Edu Wisata Nanas di Desa Kualu Kampar Pengabdian Masyarakat Hukum UIR Paparkan Pentingnya HAKI Bagi Penegak Hukum Promo Menarik Suzuki di Pameran Mal SKA Pekanbaru, Grand Vitara Diskon hingga Rp 3 Juta		Ari Bias Menangkan Gugatan Hak Cipta Lagu atas Agnez Mo, Andrigo: Sudah Tepat! Pemko Anggarkan Rp 40 M untuk Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru Disperindag Pekanbaru Tegaskan HET Elpiji 3 Kg Tetap Rp18 Ribu 21 Puskesmas di Pekanbaru Mulai Layani Pemeriksaan Kesehatan Gratis FPKB dan BPR Madani Bahas Kredit Usaha Bunga Nol Persen untuk UMKM