PEKANBARU-Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)  dari pemerintah pusat ke daerah membuat Riau kekurangan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Sejumlah langkah rasionalisasi dilakukan di APBD Perubahan guna menutupi kekurangan tersebut.

DAU berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) ditunda penyalurannya sebesar Rp 133 miliar. Ini akan menjadi pendapatan di tahun depan dan tidak masalah.

Sedangkan untuk DBH Riau sebesar Rp.226 Miliar dipotong, artinya tidak akan ada tambahan pendapatan DBH. Salah satu dipotongnya DBH disebabkan menurunnya harga minyak yang selama ini jadi andalan Riau.

"Tahun ini Riau berbeda dengan tahun sebelumnya dimana ada surplus. Sehingga tahun ini tidak ada Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi kabupaten/kota di Riau yang bernilai Rp 1,2 triliun," sebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau saat ditemui di Gedung Daerah, Kamis (8/9/2016).

Kendati sejumlah langkah rasionalisasi anggaran telah dilakukan untuk beberapa kegiatan yang bersifat langsung ke masyarakat tetap akan didanai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui dana hibah. Sedangkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat secara langsung akan ditunda dulu pemberian dana hibahnya.

"Untuk kegiatan di tingkat provinsi yakni Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada bulan depan masih tetap akan mendapat dana hibah. Serta untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat mendatang, perwakilan Riau yang berangkat juga akan didanai dari dana hibah ini," jelas Hijazi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau ini.

Selanjutnya, APBD Perubahan 2016 menurut Hijazi sudah hampir kelar. Rencananya besok Pagi Jumat ,Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  rencananya sudah bisa diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.

"Kendala yang kita temui sudah tidak ada. Pembahasan berjalan baik tadi malam (Rabu, 7/9/2016)," sebutnya.

Penulis : Yohana Fitri
Editor : Yusni Fatimah