PEKANBARU - Rencana penyelenggaraan Riau Expo pada Desember 2026 membidik transaksi perdagangan minimal Rp100 miliar dan peluang investasi Rp75 miliar.

Namun, di tengah keterbatasan fiskal daerah, realisasi target tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha, efektivitas promosi, serta kemampuan penyelenggara mendatangkan pembeli dan investor potensial.

Pemprov Riau membuka peluang dukungan terhadap agenda promosi perdagangan dan investasi tersebut, dengan menegaskan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, skema pendanaan non-APBD melalui sponsor dan kontribusi dunia usaha menjadi salah satu tumpuan penyelenggaraan kegiatan.

Rencana itu dibahas dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Dumai, Zulfan Ismaini, di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (9/10/2026).

Riau Expo direncanakan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan pengusaha dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sejumlah negara lainnya.

Ajang ini diarahkan untuk memperluas pasar produk unggulan daerah, memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka akses terhadap investasi baru.

SF Hariyanto mengatakan, pemerintah daerah tetap membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, tetapi setiap bentuk dukungan harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan kewenangan pemerintah.

"Kondisi fiskal kita saat ini memang menuntut kehati-hatian, sehingga setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran," tuturnya.

"Namun, kalau ada hal yang bisa kita bantu untuk mendukung kegiatan dunia usaha dan ekonomi masyarakat, tentu akan kita upayakan," sambungnya.

Target transaksi perdagangan Rp100 miliar dan peluang investasi Rp75 miliar menjadi tolok ukur utama yang perlu diperhatikan dalam persiapan Riau Expo.

Meski demikian, kedua sasaran tersebut memiliki karakter berbeda dan tidak otomatis menjadi tambahan pendapatan maupun investasi yang langsung terealisasi di Riau.

Transaksi perdagangan bergantung pada kesepakatan jual beli yang terbentuk selama maupun setelah pameran.

Sementara itu, peluang investasi masih memerlukan tindak lanjut, mulai dari pembahasan rencana bisnis, kepastian pembiayaan, perizinan, hingga keputusan investor untuk merealisasikan proyek.

Karena itu, keberhasilan kegiatan tidak cukup dinilai dari jumlah peserta, luas area pameran, atau banyaknya pertemuan bisnis.

Penyelenggara perlu memiliki mekanisme pencatatan transaksi yang terukur serta sistem pemantauan terhadap kesepakatan dagang dan investasi setelah acara berakhir.

SF Hariyanto menyambut rencana penyelenggaraan dengan skema pendanaan non-APBD. Ia juga meminta agar persiapan dilakukan melalui koordinasi yang jelas, termasuk pembentukan tim dan pembagian tanggung jawab setiap pihak.

"Silakan kegiatan ini dipersiapkan dengan baik, nanti kita duduk bersama untuk membentuk tim dan membagi tugas masing-masing. Pemprov tidak akan melepas begitu saja, tetapi kita bekerja sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing," katanya.

Skema pembiayaan melalui sponsor dan pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran daerah.

Namun, sumber pendanaan, kebutuhan biaya operasional, serta bentuk dukungan pemerintah tetap perlu dijelaskan secara transparan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Zulfan Ismaini menjelaskan, Riau Expo dirancang sebagai ruang promosi produk unggulan daerah sekaligus sarana mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dan investor dari berbagai negara.

"Kami merencanakan Riau Expo selama dua hari dengan pendanaan non-APBD melalui dukungan sponsor dan para pihak terkait," tuturnya.

"Kami menargetkan transaksi perdagangan minimal Rp100 miliar dan peluang investasi sebesar Rp75 miliar, dengan fokus mendorong pertumbuhan UMKM serta masuknya investasi baru ke Riau," jelasnya.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama perdagangan di kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Keterlibatan pengusaha dari negara-negara tersebut diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal Riau.

Bagi UMKM, manfaat konkret yang perlu dikejar bukan hanya kesempatan memajang produk, melainkan juga terbentuknya kontrak pembelian, perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, dan akses ke pasar ekspor.

Dengan demikian, pelaku usaha lokal perlu memperoleh ruang promosi yang memadai serta kesempatan bertemu langsung dengan calon pembeli yang relevan. Tanpa tindak lanjut setelah pameran, target transaksi berisiko berhenti sebagai angka proyeksi.

Di luar agenda pameran, KADIN Dumai turut menjajaki peluang pengembangan industri pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi biomassa dan pupuk.

Rencana tersebut berpotensi mendorong pemanfaatan limbah perkebunan menjadi produk bernilai tambah.

Pengembangan industri semacam ini juga dapat membuka peluang usaha baru apabila didukung kepastian pasokan bahan baku, teknologi pengolahan yang sesuai, akses pasar, serta perhitungan keekonomian yang layak.

KADIN Dumai juga menjajaki kerja sama dengan calon investor dari India. Namun, penjajakan tersebut masih perlu dibedakan dari komitmen investasi yang telah disepakati maupun proyek yang sudah memasuki tahap pembangunan.

Jika ditindaklanjuti secara konkret, pengembangan industri pengolahan dapat memperluas basis ekonomi Riau yang selama ini memiliki keterkaitan kuat dengan komoditas perkebunan.

Nilai tambah dari pengolahan di daerah juga berpeluang memperkuat rantai pasok lokal dan membuka lapangan kerja.