PEKANBARU – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau meminta Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrean tidak berkembang menjadi persoalan lalu lintas maupun ketertiban umum.

Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto meminta Pertamina segera memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pada SPBU yang mengalami antrean panjang.

Selain persoalan pasokan, SF juga meminta pengawasan diperketat terhadap kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM oleh oknum tertentu. Menurutnya, kondisi kelangkaan atau antrean panjang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas SF.

SF juga meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi ketersediaan dan kuota BBM, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi antrean di lapangan.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil minyak, Riau memiliki harapan besar agar kebutuhan BBM masyarakat dapat dipenuhi secara baik dan tidak menimbulkan gejolak.

“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.

Tak hanya soal pasokan, Pemprov Riau juga menyoroti dampak antrean panjang terhadap lalu lintas. SF meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU.

Ia menilai penanganan harus dilakukan secara terukur agar antrean tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun menimbulkan kemacetan.

“Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, mengatakan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat tidak dapat dilakukan Pertamina sendirian. Dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan pelayanan energi tetap berjalan.

“Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” terangnya.

Fanda juga mengungkapkan adanya tekanan terhadap ketersediaan BBM yang dipengaruhi kondisi geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya dirasakan pada BBM subsidi maupun nonsubsidi, sekaligus memberikan tekanan terhadap beban anggaran.

Untuk menjaga distribusi tetap berjalan, Pertamina mengaku telah meningkatkan pasokan ke SPBU sekitar 28 persen dan menambah jumlah mobil tangki.

“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dan juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelasnya.

Fanda mengapresiasi keterbukaan Pemprov Riau dalam membangun komunikasi dengan Pertamina. Menurutnya, persoalan pelayanan energi di lapangan perlu ditangani melalui koordinasi dan pencarian solusi bersama.

“Pak Gubernur menyambut baik kami sebagai pejabat baru dan sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bersinergi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pesan beliau agar kerja sama yang sudah baik ini terus dijaga, setiap permasalahan didiskusikan bersama, dicarikan solusinya bersama, dan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Di tengah pembahasan mengenai antrean BBM, SF Hariyanto juga menyoroti kewajiban perpajakan Pertamina kepada pemerintah daerah. Ia meminta kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan segera diselesaikan sesuai ketentuan.

Menurut SF, kepatuhan terhadap seluruh kewajiban menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang baik antara Pertamina dan Pemerintah Provinsi Riau.

“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik,” tuturnya dikutip dari MCRiau.

Pemprov Riau berharap langkah penambahan pasokan, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas instansi dapat segera mengurai antrean di SPBU. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh BBM secara aman, tertib, dan tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.