PEKANBARU - Pemprov Riau kini mengambil langkah tegas dan strategis dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Tidak lagi sekadar mengandalkan pemerintah, seluruh korporasi dan dunia usaha di Riau kini diwajibkan menjadi garda terdepan dalam merespons titik panas (hotspot) di area konsesi mereka sebelum membesar menjadi bencana.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, pihak perusahaan memiliki keunggulan taktis, mulai dari penguasaan medan, ketersediaan alat, hingga personel, yang krusial untuk mematikan api di menit-menit awal.
"Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana, seperti pada wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Setiap hotspot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar," ujar SF Hariyanto, Kamis (27/08/2026).
Pemprov Riau menyadari bahwa respons hitungan menit sangat menentukan nasib ribuan hektare lahan di sekitarnya.
Oleh karena itu, perusahaan yang berada di zona rawan tidak hanya diwajibkan menjaga pekarangannya sendiri, tetapi juga bertindak sebagai mitra terdekat Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Kehadiran sumber daya korporasi dinilai mampu memangkas waktu mobilisasi yang kerap menjadi kendala di lapangan.
"Di wilayah sekitar konsesi, perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas," ucap Plt Gubri.
"Bantuan ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, melainkan tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain," jelasnya.
Meski demikian, fungsi pengawasan penuh tetap berada di tangan pemerintah. Sinergi ini dirancang untuk menutupi celah geografis tanpa menghilangkan kewajiban hukum masing-masing pihak.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Riau akan memantau ketat tingkat kepatuhan setiap korporasi.
SF Hariyanto memastikan adanya sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) yang adil.
Perusahaan yang terbukti proaktif menjaga wilayahnya dari api akan mendapat apresiasi dari pemerintah.
Sebaliknya, evaluasi dan teguran keras menanti mereka yang gagap dalam mitigasi bencana.
"Kami akan bersikap adil. Bagi perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla tentu patut kita berikan apresiasi," tuturnya.
"Namun, perusahaan yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan," sambungnya.
Lebih jauh, ia mengeluarkan ultimatum keras bagi pihak-pihak yang mencoba bermain api.
Tidak ada kompromi bagi korporasi yang terbukti membiarkan lahan terbakar, apalagi jika ditemukan indikasi kesengajaan.
"Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan, maka penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Plt Gubernur Riau mengajak seluruh elemen mulai dari TNI/Polri, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput untuk merapatkan barisan.
"Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat," pungkasnya.
