PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan terhadap kondisi infrastruktur di berbagai daerah sebagai langkah mempercepat penanganan kerusakan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Rabu (10/6/2026).
Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran PUPR, termasuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), lebih aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Menurut SF Hariyanto, keberadaan pejabat teknis di lokasi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan kondisi riil di lapangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
"Saya minta Kadis PUPR dan seluruh kepala UPT lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," tegasnya.
"Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan sendiri kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran," sambungnya.
Ia menilai pengawasan langsung akan memudahkan identifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada jalan, jembatan, maupun infrastruktur pendukung lainnya.
Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibarengi dengan tindakan nyata dan percepatan penanganan terhadap setiap laporan kerusakan infrastruktur.
"Dengan turun langsung ke lapangan, berbagai kebutuhan perbaikan bisa diketahui lebih cepat sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt Kadis PUPR Riau, Zulfahmi menyatakan kesiapan seluruh jajaran untuk meningkatkan intensitas pemantauan infrastruktur di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan, pengawasan berkala menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
"Kami siap melaksanakan arahan Bapak Plt Gubernur untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan setiap laporan maupun keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat," sebutnya.
"Pengawasan yang optimal akan membantu kami dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," tambahnya.
Menurutnya, hasil monitoring lapangan juga akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur agar anggaran serta sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh UPT guna meningkatkan respons terhadap berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Riau.
