PEKANBARU - Upaya Pemko Pekanbaru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat apresiasi dari Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Menurutnya, langkah melibatkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam pendataan dan penagihan pajak daerah merupakan inovasi yang layak menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Riau.

Strategi jemput bola yang diterapkan Pemko Pekanbaru dinilai mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Melalui jaringan kader PKK yang tersebar hingga tingkat lingkungan, pemerintah dapat menjangkau warga secara langsung untuk mendata tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

SF Hariyanto menilai pendekatan berbasis komunitas tersebut menjadi terobosan yang efektif dalam memperkuat pendapatan daerah.

“Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Bagaimana Pemko Pekanbaru dapat memberdayakan kader PKK untuk menjemput bola, mendata langsung ke lapangan mengenai masyarakat mana saja yang masih menunggak PBB dan PKB di lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar SF Hariyanto, Senin (6/6/2026).

Plt Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pekanbaru memiliki potensi penerimaan pajak kendaraan yang sangat besar.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau mencapai sekitar 4 juta unit, dengan sekitar 1,2 juta unit berada di Kota Pekanbaru.

Besarnya populasi kendaraan tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan strategis apabila seluruh pemilik kendaraan taat membayar pajak.

“Sebanyak 1,2 juta kendaraan ada di Pekanbaru. Kalau semua kendaraan itu dibayarkan pajaknya secara patuh, tentu akan sangat banyak penghasilan untuk Kota Pekanbaru. Sangat bagus ini program yang dicanangkan oleh Walikota,” katanya.

SF Hariyanto berharap model pengawasan dan penagihan pajak berbasis kader PKK ini dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Riau.

Dengan cara tersebut, optimalisasi penerimaan daerah diyakini dapat meningkat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, peningkatan PAD merupakan salah satu fokus utama pemerintahannya.

Berbagai pembenahan administrasi, penguatan pengawasan, serta inovasi pelayanan perpajakan terus dilakukan untuk memperluas basis penerimaan daerah.

Menurut Agung, hasil dari berbagai terobosan tersebut mulai terlihat. Realisasi PAD Kota Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Pemko Pekanbaru optimistis langkah kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat, termasuk kader PKK, akan semakin memperkuat kepatuhan wajib pajak dan mendukung percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.