PEKANBARU - Provinsi Riau menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Iduladha 1447 H atau 2026 M. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, 12 pemerintah kabupaten/kota, serta satu tokoh masyarakat.

Sapi-sapi kurban itu dipilih melalui proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan bobot, kesehatan, hingga kesiapan distribusi hewan kurban.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Riau, Mimi Yuliani Nazir, menjelaskan bahwa sebelum bantuan ditetapkan pemerintah pusat, pihaknya terlebih dahulu mengusulkan sapi-sapi hasil seleksi dari masing-masing daerah di Riau.

“Untuk bantuan Presiden tingkat provinsi, yang saat itu diusulkan adalah sapi dengan bobot paling berat dari seluruh kabupaten/kota di Riau. Sementara untuk kabupaten/kota, diambil dari sapi terberat di daerah masing-masing sesuai arahan Sekretariat Presiden dan Ditjen PKH,” ujar Mimi.

Menurutnya, usulan tersebut kemudian diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sapi benar-benar sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Dari hasil usulan tersebut, kemudian juga dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi riil sapi yang diusulkan. Hasilnya, sapi-sapi tersebut dinilai layak dan akhirnya diputuskan untuk menjadi sapi kurban Presiden di Riau,” jelasnya.

Mimi menegaskan bahwa ukuran tubuh bukan satu-satunya faktor penilaian. Pemerintah juga memastikan seluruh hewan dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban Presiden.

“Tidak hanya besar, sapi juga harus sehat dan memenuhi standar sebagai hewan kurban Presiden,” tegasnya.

Program bantuan sapi kurban Presiden sendiri rutin dilaksanakan setiap perayaan Iduladha. Program ini sekaligus menjadi motivasi bagi para peternak lokal agar terus meningkatkan kualitas ternak mereka.

Selain itu, lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden juga diatur agar berbeda dari tahun sebelumnya.

“Untuk lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan presiden tersebut ditentukan oleh masing-masing kabupaten/kota. Dengan syarat lokasinya tidak sama dengan tahun sebelumnya,” ujarnya dikutip dari MCRiau.