PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mematangkan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, mulai dari deteksi dini hingga operasi pemadaman udara (water bombing). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi Super El Niño yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dan panjang.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026). Rapat ini bertujuan memastikan strategi penanganan berjalan terintegrasi dari pencegahan hingga penanganan di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh dalam menghadapi potensi karhutla tahun ini. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Ia menjelaskan, berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering, datang lebih awal, dan berlangsung lebih lama akibat pengaruh Super El Niño. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Riau.
SF Hariyanto juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga, sementara daerah lainnya diminta segera menyesuaikan kesiapsiagaan.
“Strategi penanganan karhutla dirancang secara komprehensif, mulai dari deteksi dini melalui pemantauan hotspot hingga respons cepat saat terjadi kebakaran. Dukungan operasi udara seperti water bombing dan modifikasi cuaca menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana guna memperkuat penanganan di lapangan. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menekan potensi karhutla secara maksimal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, Edy Afrizal, menyampaikan bahwa pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui koordinasi intensif dengan kabupaten/kota.
Menurutnya, langkah pencegahan menjadi prioritas utama, di antaranya melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla.
“BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat kesiapan personel dan peralatan guna memastikan respons cepat saat terjadi kebakaran,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah provinsi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan. Koordinasi yang baik diharapkan mampu memastikan setiap kejadian dapat segera ditangani sebelum meluas.
Dengan sinergi yang terus diperkuat dan kesiapsiagaan optimal, potensi karhutla di Provinsi Riau diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan selama musim kemarau 2026.
