PEKANBARU - Rencana relokasi ribuan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hingga kini masih belum menemui kejelasan.

Pemerintah pusat menilai relokasi diperlukan untuk memulihkan kawasan konservasi tersebut agar kembali menjadi habitat alami satwa liar. Namun, polemik di lapangan terus mengemuka.

Saat ini, ribuan hektare lahan TNTN telah berubah menjadi kebun sawit. Kondisi ini mendorong pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan operasi penertiban.

Namun, langkah tersebut memicu penolakan dari masyarakat yang mengklaim telah lama bermukim dan memiliki hak atas lahan tersebut.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto memilih berhati-hati menanggapi rencana relokasi, dan menegaskan, keputusan tidak dapat ditetapkan sepihak oleh Pemprov Riau.

“Nanti akan dibahas bersama. Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan pernyataan,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Ketika ditanya apakah ia mendukung relokasi, SF Hariyanto tidak memberikan jawaban langsung. Namun ia menegaskan komitmen mengikuti keputusan bersama.

“Intinya kami mendukung kebijakan bersama. Karena ada satgasnya, jadi kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” katanya.

TNTN awalnya memiliki luas sekitar 81.793 hektare. Namun akibat perambahan masif, kini hanya tersisa sekitar 12.561 hektare atau hanya 15 persen kawasan yang masih berfungsi sebagai hutan alami.

Namun upaya tersebut bersinggungan dengan kehidupan sekitar 50.000 warga yang terdampak status kawasan.

Sebagian lahan bahkan disebut memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga semakin memicu perdebatan soal legalitas pemukiman.

Penolakan relokasi memuncak dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), Kamis (4/12/2025) di depan kantor DPRD Kabupaten Pelalawan.

Koordinator Umum AMMP, Wandri Simbolon menyatakan, warga menolak relokasi karena merasa lebih dahulu tinggal dibandingkan penetapan TNTN sebagai taman nasional.

“Kemarin Menteri Kehutanan datang ke Riau, tapi tidak mau bertemu dan berdialog dengan kami. Padahal beliau orang Riau,” seru Wandri.

Ia menilai masyarakat layak mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah pusat terkait nasib mereka.

Setelah berorasi, massa ditemui Wakil Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, Kapolsek AKBP John Louis Letedara SIK, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

“Dari pagi kami sudah menunggu kedatangan bapak ibu semua. Makanya seluruh Forkopimda sudah ada di gedung dewan untuk bertemu dan berdialog,” ujar Baharudin.

DPRD kemudian menawarkan dialog resmi. Sebanyak 20 perwakilan massa disepakati mengikuti pembahasan tuntutan AMMP di Kantor Bupati Pelalawan.

Aksi yang sempat tertunda karena hujan itu berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari personel Polres Pelalawan, TNI, dan Satpol PP.