PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah berpacu dengan waktu untuk melunasi tunda bayar sebesar Rp 1,7 triliun yang tercatat sejak tahun anggaran 2024.

Temuan ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Riau, yang berujung pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa pelunasan utang akan menjadi fokus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa pembayaran utang bukan satu-satunya prioritas pemerintah saat ini.

“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus dijalankan. Salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC),” ujar Wahid, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, jika pembiayaan untuk UHC tidak ditambah, maka ribuan warga Riau terancam tidak lagi bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS. Oleh karena itu, alokasi dana untuk sektor kesehatan akan tetap diamankan.

Selain UHC, APBD-P 2025 juga akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, serta peningkatan sektor pendidikan. Wahid menekankan bahwa belanja daerah yang berdampak langsung pada masyarakat tidak boleh dikorbankan, meskipun pemerintah sedang menghadapi beban utang yang besar.

Terkait skema pembayaran utang, Wahid menjelaskan bahwa pelunasan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan kas daerah.

Ia mencontohkan, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk mencapai Rp 10 miliar dalam satu hari, maka sebagian dana tersebut langsung dialokasikan untuk pembayaran utang, setelah kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi.

"Utang ini dibayar dari PAD yang ada. Maka itu kita terus menggenjot PAD, dan utang bisa dibayar sesuai dengan pendapatan kita,” tegasnya.