PEKANBARU - Pemerintah terus menggalakkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai langkah konkret menjaga kesehatan masyarakat sejak dini dan memperkuat ketahanan nasional.
Melalui konsep preventif dan deteksi dini, program ini diharapkan mampu menekan biaya pengobatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sekaligus mengurangi beban pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau, drg Sri Sadono Mulyanto, M.Han mengatakan di Provinsi Riau, realitas anggaran menunjukkan ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran jaminan kesehatan. Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat total iuran peserta – baik yang dibayar mandiri, oleh pemerintah daerah, maupun oleh perusahaan – mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Namun, biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan untuk klaim rumah sakit dan kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melonjak hingga lebih dari Rp4,03 triliun.
Kenaikan biaya ini bukan tren baru. Sejak tahun 2020, pengeluaran BPJS Kesehatan di Riau meningkat drastis: dari Rp1,88 triliun (2020), Rp1,96 triliun (2021), Rp2,34 triliun (2022), Rp3,46 triliun (2023), hingga menembus Rp4,03 triliun di tahun 2024.
Selain itu, beberapa pemerintah kabupaten/kota juga dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran iuran peserta yang menjadi tanggung jawab daerah, akibat tekanan keuangan yang masih belum stabil pasca pandemi.
"Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa upaya pencegahan yang serius, bukan tidak mungkin status Universal Health Coverage (UHC)di Riau akan sulit dipertahankan," ujarnya.
Belajar dari Razia dan Jasa Raharja
Sebuah analogi menarik disampaikan oleh pejabat Jasa Raharja. Ketika razia lalu lintas digelar bersama kepolisian, angka kecelakaan cenderung menurun. Masyarakat menjadi lebih patuh—memakai helm, tidak membonceng lebih dari dua orang, dan menaati rambu lalu lintas. Hasilnya? Beban santunan Jasa Raharja ikut menurun.
"Hal yang sama berlaku bagi BPJS Kesehatan. Jika kita tidak mencegah penyakit sejak dini, maka anggaran pengobatan akan terus membengkak," tegas Kadinkes Riau, drg Sri Sadono yang akrab disapa dokter Ibeng.
Kunci Pencegahan: Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Salah satu strategi paling efektif untuk mencegah melonjaknya biaya kesehatan adalah dengan memperluas program cek kesehatan gratis. Melalui program ini, masyarakat dapat mendeteksi potensi penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, hingga kanker sejak dini—sebelum berkembang menjadi penyakit kronis yang mahal untuk ditangani.
Program ini didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan melalui transformasi layanan kesehatan yang disebut Integrasi Layanan Primer (ILP). Dari Posyandu hingga Puskesmas, seluruh lapisan masyarakat kini mendapatkan akses layanan pemeriksaan berkala, termasuk USG, EKG, dan pemeriksaan laboratorium sederhana.
"Kita ingin rumah sakit itu kosong, bukan karena tidak ada pelayanan, tetapi karena masyarakat sehat. Itu target kita," ujarnya.
Investasi Besar, Pengeluaran Lebih Kecil di Masa Depan
Meskipun investasi alat kesehatan di fasilitas primer saat ini tergolong besar, namun secara jangka panjang negara justru dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan penyakit berat. Di sisi lain, masyarakat yang sehat akan menjadi lebih produktif, dan ini akan berdampak langsung pada kekuatan ekonomi dan ketahanan nasional.
Sehatnya masyarakat adalah kunci dari ketahanan negara. Negara yang kuat tidak hanya dilihat dari militer atau ekonominya, tetapi juga dari kualitas kesehatan rakyatnya.
Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan—dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat—untuk bersatu mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis.
"Indonesia harus kuat, Indonesia harus hebat. Mari kita jaga kesehatan bersama, bukan sekadar mengobati saat sakit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa."
Editor: Riki
