JAKARTA- Gubernur Riau, Abdul Wahid bersama jajaran, temui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Kamis (05/06/25) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Kedatangan orang nomor satu di Riau ini untuk membahas kondisi fiskal daerah dan sejumlah kendala anggaran yang tengah dihadapi. Kemudian selain itu isu utama yang disampaikan adalah persoalan tunda bayar tahun 2023.

"Dalam pertemuan tadi, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang-ruang fiskal yang terbatas. Termasuk soal tunda bayar tahun 2023 yang nilainya Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal," ujar Gubernur Abdul Wahid usai pertemuan, Kamis (05/06/25).

Menurut Gubri Wahid, salah satu penyebab terjadinya tunda bayar adalah penurunan produksi migas di Riau yang cukup signifikan. 

“Produksi kita yang biasanya 400 ribu barel per hari, sekarang tinggal 140 sampai 160 ribu. Harga ICP juga dalam APBN ditetapkan 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya 60–65 dolar,” jelas Wahid.

Pada kesempatan ini, Wahid juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar alokasi dana bagi hasil (DBH) maupun pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah, terutama dari sektor unggulan seperti migas dan kelapa sawit.

“PDRB kita menyumbang Rp1,12 triliun, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Maka itu kita mengusulkan sistem take on product, di mana pajak dan DBH dihitung berdasarkan hasil produksi aktual,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tekanan fiskal di sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, dan meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap pendapatan daerah. 

Turut mendampingi Gubri pada pertemuan ini, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Pelaksan Tugas Kepala Bappeda Riau Purnama Irwansyah. Kemudian Kepala BPKAD Riau Indra serta Kepala Bapenda Riau Evarefita.(Adv)