PEKANBARU— Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mencatat sejumlah capaian penting dalam bidang kesehatan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses layanan kesehatan serta penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Perluas Jejaring Rumah Sakit untuk Layanan Rujukan KJSU-KIA
Salah satu langkah strategis yang diambil Pemprov Riau adalah memperkuat mekanisme kerja sama antar rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung layanan rujukan KJSU-KIA yang mencakup penanganan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu strata utama, yang menjalin kemitraan dengan sejumlah rumah sakit jejaring strata madya di berbagai daerah.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan pada 23 April 2025, melibatkan:
- Kabupaten Indragiri Hilir: RSUD Raja Musa dan RSUD Puri Husada
- Kabupaten Indragiri Hulu: RSUD Indrasari Rengat
- Kabupaten Rokan Hilir: RSUD Dr. RM. Pratomo Bagan Siapi-api
- Kabupaten Siak: RS Tualang dan RSUD Tengku Rafian
- Kota Pekanbaru: RS Madani
- Kabupaten Kuantan Singingi: RSUD Teluk Kuantan
- Kabupaten Kampar: RSUD Bangkinang
- Kabupaten Pelalawan: RSUD Selasih Riau
- Kabupaten Kepulauan Meranti: RSUD Kabupaten Meranti
Gubernur Abdul Wahid menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas jejaring layanan rujukan, tetapi juga meningkatkan kompetensi SDM kesehatan dan mendukung riset pelayanan medis.
"Kerja sama ini mencakup peningkatan mutu pelayanan, pelatihan tenaga kesehatan, serta penelitian bidang kesehatan untuk memperkuat sistem layanan di daerah," kata Gubri, Rabu (4/6/2025).
Penguatan Posyandu: Payung Regulasi dan Insentif Desa
Tak hanya sektor rumah sakit, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi Posyandu di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, tengah disusun Draft Peraturan Gubernur Riau tentang Penguatan Posyandu sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan regulasi.
Pemprov Riau juga telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp10 juta untuk setiap desa, mencakup 1.591 desa di seluruh wilayah provinsi. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan operasional Posyandu agar lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama ibu dan anak.
"Peningkatan peran Posyandu menjadi langkah krusial dalam memperkuat layanan kesehatan dasar masyarakat," tegas Gubri.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Pemprov Riau dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas, seperti yang dilansir dari mcr.(*)
