JAKARTA – Gubernur Riau Abdul Wahid bersama para bupati dan wali kota se-Riau melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid memaparkan posisi strategis Riau yang terletak di jantung Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.
Ia menekankan potensi besar Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan wilayah yang mencakup laut, daratan, dan kepulauan. Potensi ini semakin diperkuat oleh keberadaan sektor unggulan seperti minyak dan gas bumi (migas), perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, serta pertambangan.
“Riau memiliki 12 Wilayah Kerja Migas yang masih aktif. Namun, keterbatasan konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan ekonomi,” ujar Wahid di hadapan Menhub.
Ia menyoroti pentingnya peran Kementerian Perhubungan dalam mendukung penguatan konektivitas, terutama di sektor darat, laut, dan udara.
Mengenai transportasi udara, Wahid menyampaikan rencana relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II yang saat ini digunakan bersama oleh penerbangan sipil dan militer. Ia mengusulkan agar bandara khusus militer tetap berada di Lanud Roesmin Nurjadin, sementara bandara komersial dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif, terintegrasi dengan jalan tol, dan sesuai hasil studi kelayakan.
“Dengan relokasi ini, kegiatan militer dan komersial bisa berjalan optimal tanpa saling mengganggu,” jelasnya.
Di sektor pelayaran, Wahid meminta reaktivasi rute lama serta pembukaan rute baru guna mendukung mobilitas antarpulau. Ia mengusulkan pengaktifan kembali rute yang sebelumnya dikelola oleh ASDP dan membuka jalur baru seperti Tembilahan–Batam.
Terkait infrastruktur jalan, Gubernur Wahid mengeluhkan kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan over dimension and over load (ODOL), khususnya yang mengangkut sawit dan batu bara. Ia mengungkapkan bahwa dari total 4 juta hektare kebun sawit di Riau, hanya 1,2 juta hektare yang berizin. Sisanya tidak memberikan kontribusi terhadap daerah, namun berdampak buruk terhadap jalan dan jembatan.
“Sebagai solusi jangka panjang, kami usulkan pembangunan jalur kereta khusus angkutan barang. Ini akan sangat membantu mengurangi beban jalan,” tambahnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungannya dan menyambut baik upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini adalah bentuk kolaborasi yang konkret. Melalui dialog ini, kita dapat melihat kebutuhan transportasi Riau secara menyeluruh dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” kata Dudy.
Ia memastikan, seluruh usulan akan ditindaklanjuti secara teknis oleh jajaran kementerian.
“Kami akan bahas lebih lanjut setiap poin yang disampaikan, dan kami siap mendukung agar pembangunan transportasi di Riau bisa berjalan optimal,” pungkasnya.
Langkah Gubernur Riau bersama para kepala daerah lainnya ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Riau sebagai wilayah yang terhubung, berkembang, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(*)
