PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menghadapi krisis keuangan serius, dengan defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunda bayar lebih dari Rp2,2 triliun. Kondisi ini disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Riau dan memaksa Gubernur Abdul Wahid untuk mencari solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan Abdul Wahid dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru. Gubernur mengungkapkan bahwa angka tunda bayar yang mencapai lebih dari Rp2,2 triliun jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya hanya berkisar antara Rp200 hingga Rp250 miliar.

Menurut Abdul Wahid, permasalahan ini timbul akibat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan pada periode pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti tata kelola anggaran yang tidak tertib, yang menyebabkan timbulnya utang besar yang kini menjadi beban keuangan daerah.

Meski telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh lembar kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), langkah tersebut belum cukup untuk menutup tunda bayar yang terjadi. Oleh karena itu, Pemprov Riau harus mencari strategi yang tepat agar program-program pemerintahan tetap berjalan tanpa semakin memperburuk kondisi keuangan.

Sebagai langkah awal, Abdul Wahid mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Saat ini, anggaran untuk TPP mencapai Rp85 miliar per bulan dan dinilai sebagai salah satu pos anggaran yang bisa dikurangi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Selain TPP, beberapa pos anggaran lainnya juga akan dikaji ulang, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD). Saat ini, belanja pegawai sudah menyedot sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, yang melebihi batas ideal sebesar 30 persen. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran dinilai perlu dilakukan guna menyeimbangkan keuangan daerah.

Siap Ambil Keputusan Berat
Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa tekanan yang dihadapinya sangat besar dan bahkan mempengaruhi pola tidurnya.

"Sudah 11 hari kerja ini, saya baru bisa tidur hampir jam 3 subuh dan bangun jam 5 subuh. Itu hampir setiap hari. Setelah salat, saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini, karena saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada," ujar Abdul Wahid, yang dikutip pada Rabu (19/3/2025).

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, Abdul Wahid menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan daerah dalam jangka panjang. Ia berharap, perbaikan tata kelola keuangan yang dilakukan dapat mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.

"Maka saya tegaskan, biarlah kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab," tutupnya, seperti yang dilansir dari fajar.(*)

BERITA LAINNYA
Arus Mudik Lebaran 2025 di Bandara SSK II Pekanbaru Meningkat, Maskapai Siapkan Extra Flight Pendapatan Daerah Riau Perlu Dioptimalkan, Ini Strategi yang Disarankan DJPb Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PWI Riau: Pererat Silaturahmi dan Pentingnya Integritas Wartawan Polsek Sungai Batang Santuni Anak Yatim dan Berbagi Sembako ke Warga Kurang Mampu BRK Syariah Raih 2 Penghargaan Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025		KPU Riau Pastikan Kesiapan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak Ini Jadwal dan Pembimbing Itikaf 10 Hari Ramadan di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru Pemkab Inhil dan Perusahaan Segera Cari Solusi Banjir di Desa Lahang Hulu Jamin Kelancaran Mudik Masyarakat, Polres Dumai Apel Ops Ketupat LK 2025 Gubri Wahid Minta Bapenda Riau Tagih Pajak ke Rumah Penunggak