PEKANBARU - Pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyebutkan akan melakukan pemangkasan TPP di lingkungan Pemprov Riau mendapat pro kontra di tengah masyarakat.
Terkhusus di kalangan ASN, pernyataan Gubri tersebut mendapat penolakan. Salah satu alasannya, banyak ASN yang bergantung kepada TPP, karena gaji pokok telah dipotong oleh lembaga keuangan selama gadai SK.
Menyikapi hal tersebut, Abdul Wahid mengaku belum ada pembahasan lanjutan mengenai kebijakan pemotongan TPP itu.
"Sejauh ini belum ada kebijakan pemotongan TPP, minggu lalu saat rapat koordinasi dengan seluruh OPD, saya perintahkan untuk tidak ada yang belanja, saya bentuk tim untuk meverifikasi anggaran OPD yang kebutuhannya sangat darurat saja," katanya.
"Jika ada OPD yang tetap mau melaksanakan kegiatan, saya berikan pilihan. Boleh dilaksanakan, tapi TPP dipotong," tambah Gubri Abdul Wahid.
Kemudian, saat rembug RPJMD beberapa waktu lalu, dikatakan Abdul Wahid, dirinya hanya ingin menyampaikan pesan mengenai tata kelola pemerintah pemerintahan yang tidak sesuai alur dan berdampak kepada kondisi keuangan daerah.
"Harus ada tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaiki keadaan. Di bawah kepemimpinan saya, seluruh pegawai dan OPD harus bekerja dan beroriensi kemajuan daerah, bukan proyek, kalau begini kondisinya, masyarakat yang rugi, program pembangunan tidak jalan," katanya.
Meskipun isu pemotongan TPP telah tersebar luas, Abdul Wahid menyebutkan masih akan mencari solusi lain dalam penyelesaian defisit anggara.
"Saya mengerti kondisi pegawai kita yang SK nya banyak disekolahkan ke bank, bergantung dengan TPP untuk mencukupi kebutuhan. Kalau pun kebijakan pemotongan TPP diambil, itu adalah langkah terakhir, kita masih ada solusi-solusi untuk menyelesaikan semua hutang tahun ini, 2026 semoga kondisinya stabil dan program jalan," pungkasnya.
Penulis: Yuni
Editor: Riki
