PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dijadwalkan 6 Februari 2025.

Pembatalan tersebut, kata Tito, dilakukan merespons putusan sela dari MK yang akan membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada 2024.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Taufiq OH menyebutkan pihaknya telah mengetahui hal tersebut.

"Kita berpedoman pada nomenklatur pemerintah pusat yang pada poin tiganya menyebutkan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa pada Pilkada 2024 kemungkinan akan diundur hingga 18-20 Februari," kata Taufiq OH, Jumat (31/1/2025).

Taufiq menyebutkan untuk tahapan selanjutnya, Pemprov Riau akan menunggu arahan radiogram dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Kita sifatnya menunggu arahan pemerintah pusat saja. Sambil menunggu kita tetap berpedoman pada putusan Mendagri," ungkapnya.

Untuk diketahui, MK mengeluarkan peraturan baru Nomor 1 Tahun 2025 pada 24 Januari 2025. Dalam peraturan ini, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025 untuk 310 perkara pilkada 2024.

Putusan dismissal ini akan mengeliminasi perkara yang dihentikan dan akan dilanjutkan. Sengketa yang dihentikan bisa berlanjut pada tahap pelantikan kepala daerah.

"Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal," ujar Tito dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).

Meski demikian, Tito belum bisa memastikan tanggal pelantikan untuk ratusan kepala daerah, karena masih ada proses lanjutan berupa penetapan KPU berdasarkan hasil dismissal.

Kemudian, KPU daerah masing-masing akan mengusulkan penetapan ke DPRD masing-masing untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama KPU, berapa lama MK bisa meng-upload (hasil putusan dismissal)," ucapnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Telkomsel Hadirkan Ramadan Berkah dengan Berbagi dan Konektivitas Andal Walikota Dumai Terima Pagu DAK BOKB, Dorong Percepatan Program KB dan Pengendalian Penduduk Apindo Riau Pastikan Perusahaan Siap Cairkan THR Sesuai Ketentuan Pemko Segera Aktifkan Pasar Induk Pekanbaru Guna Tekan Harga Bahan Pokok Mosaic Ramadan, Living World Pekanbaru Ajak Pengunjung Rayakan Hari Kemenangan		Suzuki Catat Pertumbuhan Penjualan 12 persen di Februari 2025, New Carry dan XL7 Jadi Andalan Ketua Komisi III DPRD Riau Tolak Pemotongan TPP, Sarankan Optimalisasi Aset Daerah Polsek Tebing Tinggi Barat Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional Dukung UMKM Naik Kelas, BRK Syariah Beri Pelatihan UMKM Kepri Tentang Inovasi dan Teknologi Pemko Pekanbaru Rencanakan Perbaikan Pasar Cik Puan