www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Mahasiswa UIN Suska Riau Terseret Arus Sungai Gansal Ditemukan Meninggal
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


DPR RI dan Kemendagri Setujui Gubernur dan Walikota/Bupati Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari
Rabu, 22 Januari 2025 - 17:29:10 WIB

PEKANBARU - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Rapat tersebut juga mengundang Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

Dari rapat tersebut, terdapat beberapa poin mengenai jadwal pelantikan kepala daerah yang dinyatakan tak bersengketa pada Pilkada serentak 2024 lalu.

Adapun tiga poin hasil RDP Komisi II DPR RI, di antaranya:

1. Menyetujui Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penulis: Yuni
Editor: Riki

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Jasad mahasiswa UIN Suska Riau yang hilang di Sungai Batang Gansal ditemukan (foto/Antarariau)Mahasiswa UIN Suska Riau Terseret Arus Sungai Gansal Ditemukan Meninggal
Usai persidangan, ibu korban minta Selebgram Pekanbaru, Cut Salsa (kanan) ditahan (foto/ist)Menangis, Ibu Korban Minta Selebgram Pekanbaru Cut Salsa Ditahan
Ilustrasi pelantikan Gubernur Riau dipercepat (foto/int)Pelantikan Gubri Dipercepat, Pemprov Riau Gelar Rapat Persiapan
Ilustrasi pelantikan Gubernur dan Bupati/Walikota di Riau pada 6 Februari 2025 (foto/ist)DPR RI dan Kemendagri Setujui Gubernur dan Walikota/Bupati Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari
Kepala Puskesmas Bagansiapiapi, dr. Romi CahyadiKasus DBD di Bangko Naik 10 Persen Sepanjang 2024, Puskesmas Tingkatkan Upaya Pencegahan
  PWNU Riau komitmen sosialisasikan produk BRK Syariah (foto/yuni)PWNU Riau Komitmen Sosialisasikan Produk BRK Syariah di Pondok Pesantren
Walikota Dumai, Paisal didampingi Kadishub, Said Effendi dan Kasatlantas Polres Dumai AKP Elva Zilla rapat CFD dan CFN (foto/bambang)Rapat Bahas Draft Perwako CFD dan CFN, Ini Arahan Walikota Dumai
RAM sawit UMA di Desa Setiang ditutup sementara Pemkab Kuansing (foto/ultra)Ilegal, RAM Sawit di Desa Setiang Kuansing Ditutup
Sidang selebgram Cut Salsabila atau Cut Salsa digelar di PN Pekanbaru (foto/riki)Sidang Selebgram Cut Salsabila, Korban Ungkap Dicakar dan Dianiaya Secara Brutal
Puluhan warga di Kecamatan Rumbai Barat menggelar aksi demo dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan penolakan keberadaan transdepo yang diduga ilegal. (Foto: Mimi Purwanti)Warga Rumbai Geruduk Transdepo Diduga Ilegal, Tuntut Segera Tutup
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
DPMPTSP Riau-PT BSP Permudah Perizinan Pelaku Usaha UMKM
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved