www.halloriau.com  


BREAKING NEWS :
209 Pengaman TPS di Inhu Cek Kolesterol Hingga Asam Urat
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Pemda Diminta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50% Hingga Akhir Tahun
Kamis, 14 November 2024 - 12:57:40 WIB

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran penghematan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk para menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 yang mengharuskan setiap kementerian dan lembaga mengurangi anggaran perjalanan dinas secara drastis sebagai upaya efisiensi di sisa tahun anggaran.

Surat edaran yang diterbitkan pada 7 November 2024 tersebut ditujukan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, serta Kepala Lembaga Non-Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Dalam surat itu, Sri Mulyani meminta agar setiap instansi pemerintah melakukan penghematan namun tetap menjaga pencapaian target program yang telah ditetapkan.

Melalui poin kedua surat tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa setiap instansi harus melakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Penghematan berlaku sejak surat edaran ini diterbitkan.

Jika terdapat kebutuhan mendesak untuk perjalanan dinas setelah pemangkasan anggaran, kementerian atau lembaga dapat mengajukan dispensasi khusus kepada Menteri Keuangan.

Namun, pengecualian diberikan kepada unit-unit yang memang membutuhkan perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas utama, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan diplomat di luar negeri. Selain itu, perjalanan dinas tetap yang mendukung layanan masyarakat tetap diperbolehkan.

Setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk merevisi anggaran secara mandiri dan mencantumkannya dalam DIPA sebagai bukti pelaksanaan penghematan.

Revisi anggaran ini harus didaftarkan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Implementasi kebijakan ini akan diawasi secara ketat, dan pembayaran biaya perjalanan dinas tidak akan diproses sebelum revisi anggaran selesai dilakukan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menanggapi kebijakan penghematan ini dengan mengonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera memberikan arahan teknis kepada seluruh pemerintah daerah mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk akhir 2024.

“Kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan dan akan segera memberikan panduan teknis penghematan kepada teman-teman pemerintah daerah,” ujarnya dikutip dari MC.Riau.

Bima menambahkan bahwa langkah ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan adanya efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan reward and punishment sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang diberikan. Dengan mempertimbangkan insentif serta alokasi dana khusus bagi daerah yang efisien.

Kebijakan penghematan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan anggaran di akhir tahun. Pengawasan ketat dan kebijakan reward and punishment diharapkan dapat mendorong seluruh instansi untuk beroperasi lebih efisien serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang ada. (*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ratusan personel Polres Inhu cek kesehatan (foto/andri)209 Pengaman TPS di Inhu Cek Kolesterol Hingga Asam Urat
Ilustrasi banjir mengancam Riau di akhir tahun akibat curah hujan tinggi (foto/int)Curah Hujan Meningkat, BPBD Riau Minta Pemda Perkuat Persiapan Antisipasi Banjir
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Boby Rachmat foto bersama Deputy Business Unit (BU) Head Plantation RAPP, Adi Kusnadi, OHS Manager RAPP, Edy Supriyatno, Estate Manager Blok Tesso, Budi Waskito, Estate Manager Blok Tasik Belat, Ricky Tohar, dan Askep OHS Departemen Syarly Susan. Pemprov Riau Beri 4 Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada RAPP
Kapolsek Simpang Kanan Ipda Martin Luther Munte beri imbauan Kamtibmas kepada Anggota PPK dan PPS (foto/afrizal)Cooling System, Kapolsek Simpang Kanan Ajak Anggota PPK dan PPS Ciptakan Kamtibmas
Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi (foto/yuni)Pj Gubri Terbitkan Surat Gubernur Terkait Penetapan Upah Minimum 2025
  Debat kedua Pilwako Pekanbaru malam ini dijaga ratusan aparat keamanan (foto/int)Malam Ini Debat Kedua Pilwako, Polresta Pekanbaru Kerahkan 700 Personel
Anggota DPD RI dilaporkan ke Bawaslu Riau atas dugaan tak netral di Pilgubri (foto/ist)Terancam Sanksi Pidana, Bawaslu Riau Terima Laporan Dugaan Anggota DPR RI MM Tak Netral
Setyo Budiyanto .Setyo Terpilih Jadi Ketua KPK
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat or IOH) celebrates its 57th anniversary.With 57 Years of Expertise in The Telecommunications Business, Indosat Promotes The Spirit of Transition to AI Techco
Riau Regional Police Chief, Inspector General Mohammad Iqbal SIK MH accompanied by the Director of Narcotics Research, Police Commissioner Manang Soebekti during his exposure at the Riau Regional Police Headquarters.(photo: doc/halloriau.com)Between January and November 2024, Riau Regional Police Seized Over Half a Ton of Crystal Meth From 3,220 Suspects
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Honda CDN Riau Kunjungi www.halloriau.com
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved