PEKANBARU – Provinsi Riau, yang dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning, terus mendapatkan berkah dari sumber daya alam minyak dan gas bumi.

Berkat perjuangan intensif Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat, Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit kini mulai diterima secara bertahap.

"Hak-hak Provinsi Riau dalam upaya mensejahterakan rakyatnya perlahan telah terpenuhi, termasuk pengelolaan PI 10 persen di Blok Rokan dan DBH Kelapa Sawit," ujar Zulkifli Syukur, Asisten I Setdaprov Riau, dalam pernyataannya di Pekanbaru, Kamis (17/10/2024).

Zulkifli menjelaskan bahwa kontribusi dari PI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, perbaikan pelayanan kesehatan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau.

Produksi Minyak Ditargetkan Capai 1 Juta Barel per Hari pada 2030

Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi minyak. Saat ini, produksi minyak di Riau mencapai 180 ribu barel per hari, yang menyumbang 30 persen dari total lifting nasional.

"Pemerintah pusat menargetkan produksi minyak dan gas (migas) nasional mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mendukung pencapaian target tersebut," jelas Zulkifli.

Untuk memastikan kelancaran produksi migas di Blok Rokan, Pemprov Riau telah membentuk gugus tugas khusus. Gugus tugas ini bertujuan untuk menangani berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan, seperti sengketa lahan dan isu hukum lainnya, sehingga target produksi nasional dapat tercapai.

"Produksi minyak ini tidak dapat berjalan hanya oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saja. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan," tambahnya.

Dampak Langsung Bagi Perekonomian Lokal

Lebih lanjut, Pemprov Riau menegaskan komitmennya agar industri hulu migas tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat setempat, termasuk pengembangan UMKM lokal.

"Kami memprioritaskan komitmen pada aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), serta memastikan penggunaan tenaga kerja dan barang/jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," tegas Zulkifli dikutip dari MC.Riau.

Saat ini, terdapat 13 KKKS aktif di Provinsi Riau yang bekerja sama dengan banyak mitra lokal, memberikan peluang bagi masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai pasok industri migas.

Dengan langkah-langkah ini, Riau diharapkan mampu terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah strategis dalam pengelolaan migas di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan. (*)

BERITA LAINNYA
Negosiasi PI Malacca Strait Buntu, Pemda Riau dan KKKS Belum Capai Kesepakatan Tunda Bayar di 2024, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Solusi di Awal Tahun 2025 Dua Kecamatan di Inhil Dilanda Banjir Akibat Hujan Deras PT EPP Pernah Kena Blacklist, DPRD Pekanbaru Pertanyakan Keputusan Pemko Komisi IV DPRD Panggil DLHK Terkait Pemenang Lelang Sampah Pekanbaru 2025		Musim Hujan Rawan Pohon Tumbang, DLHK Pekanbaru Imbau Warga Waspada BKD Riau Umumkan Hasil Seleksi PPPK Besok, Kuota Masih Tersisa 628 Lowongan Lonjakan Trafik Tol Pekanbaru saat Libur Nataru 2025: Naik Hampir 50 Persen Pemko Dumai Luncurkan Aplikasi Si-Gemai, Dukung Kebijakan Kesetaraan Gender Hujan Deras Picu Banjir di Pekanbaru, BPBD Siaga Evakuasi Warga