PEKANBARU - Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi menegaskan, seluruh bupati dan walikota yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada serentak 2024 dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye.

Hal ini akan berlaku mulai 23 September 2024, saat mereka resmi mengambil cuti di luar tanggungan negara.

"Selama cuti kampanye, lebih kurang dua bulan, mereka tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara dan tidak dibiayai negara," jelas Rahman Hadi dilansir tribunpekanbaru.com, Minggu (15/9/2024).

Rahman Hadi mengingatkan, selama periode cuti, tidak hanya fasilitas negara yang tidak boleh digunakan, tetapi juga bupati dan walikota tidak akan menerima gaji dan tunjangan.

"Iya, semua, jadi yang terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas itu tidak bisa dipergunakan," tambahnya.

Diketahui, sebanyak delapan bupati dan walikota di Riau dipastikan maju dalam Pilkada serentak 2024. Mereka termasuk Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Bupati Siak Alfedri.

Selain itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Walikota Dumai Paisal, Bupati Inhu Rezita dan Bupati Rohil Afrizal Sintong juga akan ikut berlaga.(*)

BERITA LAINNYA
Kades dan BPD se-Kuansing Dapat Motor Dinas, Bupati Suhardiman: Gunakan untuk Kepentingan Rakyat RAPP Dukung Dunia Pendidikan dengan Tingkatkan Kompetensi Lewat Program School Improvement Persaudaraan Jawa Kuansing Siap Menangkan Suhardiman Amby-Muklisin Jalan Desa Muara Bahan Selesai Diaspal, Bupati Suhardiman Komit Bangun Kuansing Secara Merata Pj Wako Ingatkan ASN Pemko Pekanbaru Dilarang Terlibat Politik Praktis		Bangun Kios Pasar Buah BSM, Pemko Dumai Gelontorkan Rp5,2 M Diperiksa Inspektorat, Dirut RSD Madani Diberhentikan Sementara Kolaborasi Pemkab Siak dan RAPP: 40 Keluarga di Rantau Panjang Akhirnya Nikmati Air Bersih Regional Heads in Riau Continue to Use Their Positions for Socialisation, Observer: Damaging Democracy Eight Global Drug Syndicates are Apprehended By Riau Regional Police