PEKANBARU - Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi menegaskan, seluruh bupati dan walikota yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada serentak 2024 dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye.

Hal ini akan berlaku mulai 23 September 2024, saat mereka resmi mengambil cuti di luar tanggungan negara.

"Selama cuti kampanye, lebih kurang dua bulan, mereka tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara dan tidak dibiayai negara," jelas Rahman Hadi dilansir tribunpekanbaru.com, Minggu (15/9/2024).

Rahman Hadi mengingatkan, selama periode cuti, tidak hanya fasilitas negara yang tidak boleh digunakan, tetapi juga bupati dan walikota tidak akan menerima gaji dan tunjangan.

"Iya, semua, jadi yang terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas itu tidak bisa dipergunakan," tambahnya.

Diketahui, sebanyak delapan bupati dan walikota di Riau dipastikan maju dalam Pilkada serentak 2024. Mereka termasuk Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Bupati Siak Alfedri.

Selain itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Walikota Dumai Paisal, Bupati Inhu Rezita dan Bupati Rohil Afrizal Sintong juga akan ikut berlaga.(*)

BERITA LAINNYA
Resep Mie Sagu, Santapan Gurih dan Sehat dari Bumi Lancang Kuning Cara Ampuh Atasi Kabin Mobil Lembab dan Bau Saat Musim Hujan, Cukup Dengan Dua Bahan ini Harga Emas Batangan di Pekanbaru Naik Jadi Segini Pekanbaru dan Sekitarnya Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir Hari Ini 10 Cara Berbakti kepada Ibu Sesuai Ajaran Islam		Yuyun-Edwin Minta PSU di Empat Kecamatan pada Sidang Perdana MK Mahkamah Konstitusi Bahas Gugatan Pilkada Kampar Hari Ini Leo, Jaga Harmoni Hubunganmu! Ramalan Zodiak 15 Januari Beri Peringatan Polda Riau Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 4 Tersangka Terancam Hukuman Mati Liverpool, Chelsea, dan Man City Kompak Bermain Imbang pada Pekan ke-21 Liga Inggris