PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto bersama sejumlah pihak melakukan teken Pakta Integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Kesepakatan itu berlangsung di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (19/6/2024).

Penandatangan Pakta Integritas pelaksanaan PPDB Online ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, bahwa pelaksanaan PPBD tahun 2024 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, jujur, adil dan bertanggungjawab.

“Jadi, semuanya sudah jelas semuanya ya. Kalau masih ada yang melanggar, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Dengan pakta integritas ini kami buktikan bahwa tidak ada yang bermain-main dengan proses PPDB Online," tegas Pj Gubri SF Hariyanto.

Menurutnya, komitmen ini bukan seremonial belaka, melainkan langkah konkret dan diikuti oleh seluruh pihak. Tujuannya tak lain, untuk menciptakan sistem PPDB Online yang lebih baik dari sebelumnya.

"Tadi semua sudah sepakat teken pakta integritas, itu ada dari kepolisian, kejaksaan, LSM, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya. Artinya dengan diteken pakta integritas, maka kita harapkan tidak ada lagi yang bermain curang, main belakang, pungli dan uang. Kalau ada yang melakukan silahkan laporkan," tegasnya lagi.

Pj Gubri menyatakan, setiap anak yang merupakan peserta didik berhak untuk mendapat kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan berkualitas. "Jadi semua anak punya harapan dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak," sebutnya.

Pj Gubri tidak menampik adanya berbagai potensi kecurangan yang muncul saat penerimaan peserta didik baru. Karena potensi itu harus diantisipasi dengan adanya pakta integritas.

"Karena sebelumnya kami sempat menerima laporan ada orang tua yang mengukur jarak dari sekolah ke rumahnya yang cuma 500 meter. Tapi anaknya tak diterima di sekolah tersebut. Pusing juga kita melihat kasus-kasus seperti ini," ujarnya.

Disamping itu, Pj Gubri juga berharap perhatian seluruh orang tua peserta didik yang tidak memaksakan anaknya masuk di satu sekolah. Padahal dari zonasi dari jalur tidak memenuhi syarat.

"Kami juga minta pengertian orang tua peserta didik. Kadang ada juga alamat di Kulim, namun ingin anaknya masuk di SMAN 1 atau SMAN 8 agar gengsi dan sebagainya. Untuk itu, kami harap lewat Pakta Integritas ini, dapat memperbaiki sistem PPDB Online dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan," tutupnya.

Penulis: Sri Wahyuni

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Pj Gubri Tinjau Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Pekanbaru Polresta Pekanbaru Kerahkan 564 Personel Amankan Distribusi Logistik Pilkada 2024 Setelah Pilkada 2024, DPRD Pekanbaru Agendakan Kegiatan Penyebarluasan Perda Pertama di Riau, Mini Soccer Pangkalan Kerinci Resmi Diuji Coba Jangan Takut, Identitas Pelapor Dugaan Pelanggaran Pilkada Dirahasiakan Bawaslu		Distribusi Logistik Pilkada di Kepulauan Meranti Diawasi Ketat oleh Pamatwil Polda Riau Harga TBS Sawit Plasma di Riau Tembus Rp3.689 per Kg Polda Riau Ringkus 2 Kurir Narkoba Bawa 30 Kg Sabu, 1 Pelaku Ditembak H-1 Pencoblosan Pilkada, Harga Emas 1 Gram di Pekanbaru Anjlok, Ini Rinciannya Telkomsel dan ZTE Terapkan Teknologi AI untuk Tingkatkan Layanan 4G di Makassar dan Kendari