PEKANBARU - Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau dinilai kurang serius dalam menggaet dana dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Riau.

Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh BNPB, hanya beberapa kabupaten kota saja yang mampu mengakses dana dari pemerintah pusat.

"Sebenarnya perhatian dari pemerintah pusat ke daerah itu luar biasa, tapi saya melihat kawan-kawan kita di kabupaten kota ini masih kebingungan dalam mengakses itu," kata Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Minggu (21/1/2024).

Gubri menyayangkan kondisi seperti ini bisa terjadi.

Sebab keuangan pemerintah dari daerah masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Sayang sekali, peluang untuk mendapatkan bantuan itu ada, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, sementara bantuan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Padahal kata Edy, bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, sebab tidak semua daerah keuangan memadai.

Sementara kebutuhan yang harus dilaksanakan di lapangan cukup banyak.

Sehingga jika hanya mengandalkan dari APBD saja, maka tidak banyak yang bisa diberikan kepada masyarakat.

"Saya minta kawan-kawan di Pemprov dan kabupaten kota ini harus menjadi perhatian dan harus dilakukan evaluasi," sebutnya.

Sebab kata Edy dari hasil kunjunganya ke berbagai daerah yang terdampak banjir di Riau masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Sementara pemerintah daerah masih terbatas untuk memberikan bantuan karena terkendala anggaran.

"Jadi kedepan saya minta komunikasi kita dengan pusat itu harus dijalin lebih intens lagi. Karena bantuan yang disiapkan oleh pusat itu sebenarnya banyak, tapi sayang kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB, pada tahun 2024 ini baru tiga kabupaten kota di Riau yang mengajukan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB.

Yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kota Dumai.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB, pemerintah daerah wajib melengkapi sejumlah administrasi.

Mulai dari proposal, surat rekomendasi gubernur, hasil telaah BPBD provinsi, SK tanggap darurat atau surat pernyataan bencana dari gubernur/bupati/wali kota.

Rekapitulasi usulan kegiatan, surat pernyataan kewenangan aset, narasi proposal, R3P atau dokumen Jitupasna, ringkasan APBD Penanggulangan Bencana dan dokumen pendukung, seperti yang dilansir dari tribunnews. (*)

BERITA LAINNYA
Maksimalkan Pelayanan, Pemko Pekanbaru Berencana Tambah 2 Mobil AMAN Hujan Deras Picu Longsor di Simpang Perawang, 5 Warung Ikut Amblas dan Hancur Wabub Pelalawan dan BPJN Riau Rapat Bahas Penanganan Banjir dan Drainase Dompet Dhuafa Riau Tetapkan Qimat Zakat Fitrah Pekanbaru 2025, Cek Daftar Harga Berasnya Serahkan Bantuan, Sekda Siak Safari Ramadan di Kampung Buatan 1		Pemprov Riau Terapkan Efisiensi APBD 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen Sertijab Waka Polres dan Kasat Narkoba, Ini Kata Kapolres Pelalawan Riau Sharia Week 2025: Sinergi Kuat untuk Transformasi Ekonomi Syariah di Riau Jalan Penghubung di Kuansing Putus Diterjang Banjir, Akses Warga 4 Desa Terganggu Pemotongan TPP Bukan Solusi, DPRD Riau Sebut Gubri Harus Cari Jalan Lain