PEKANBARU - Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau dinilai kurang serius dalam menggaet dana dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Riau.

Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh BNPB, hanya beberapa kabupaten kota saja yang mampu mengakses dana dari pemerintah pusat.

"Sebenarnya perhatian dari pemerintah pusat ke daerah itu luar biasa, tapi saya melihat kawan-kawan kita di kabupaten kota ini masih kebingungan dalam mengakses itu," kata Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Minggu (21/1/2024).

Gubri menyayangkan kondisi seperti ini bisa terjadi.

Sebab keuangan pemerintah dari daerah masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Sayang sekali, peluang untuk mendapatkan bantuan itu ada, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, sementara bantuan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Padahal kata Edy, bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, sebab tidak semua daerah keuangan memadai.

Sementara kebutuhan yang harus dilaksanakan di lapangan cukup banyak.

Sehingga jika hanya mengandalkan dari APBD saja, maka tidak banyak yang bisa diberikan kepada masyarakat.

"Saya minta kawan-kawan di Pemprov dan kabupaten kota ini harus menjadi perhatian dan harus dilakukan evaluasi," sebutnya.

Sebab kata Edy dari hasil kunjunganya ke berbagai daerah yang terdampak banjir di Riau masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Sementara pemerintah daerah masih terbatas untuk memberikan bantuan karena terkendala anggaran.

"Jadi kedepan saya minta komunikasi kita dengan pusat itu harus dijalin lebih intens lagi. Karena bantuan yang disiapkan oleh pusat itu sebenarnya banyak, tapi sayang kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB, pada tahun 2024 ini baru tiga kabupaten kota di Riau yang mengajukan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB.

Yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kota Dumai.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB, pemerintah daerah wajib melengkapi sejumlah administrasi.

Mulai dari proposal, surat rekomendasi gubernur, hasil telaah BPBD provinsi, SK tanggap darurat atau surat pernyataan bencana dari gubernur/bupati/wali kota.

Rekapitulasi usulan kegiatan, surat pernyataan kewenangan aset, narasi proposal, R3P atau dokumen Jitupasna, ringkasan APBD Penanggulangan Bencana dan dokumen pendukung, seperti yang dilansir dari tribunnews. (*)

BERITA LAINNYA
Polisi Gerebek 'Kampung Teleng' Air Molek, Puluhan Warga Dites Urine-Ditangkap Eks Plt Sekretaris DPRD Riau Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Siswa SMP Hilang di Sungai Sail Ditemukan Tak Bernyawa BPJS Online Permudah Warga Rupat Utara Akses Layanan Administrasi Program JKN Smartfren Perkenalkan Unlimited Suka-Suka, Internetan Bebas Khawatir, Bebas Pilih, Pasti Nyaman		Permabudhi Riau Siap Berperan Aktif Perkuat Kerukunan Antar Umat Beragama CCTV Disita, Polisi Amankan 8 Orang Diduga Terlibat Bentrokan Ormas di Pekanbaru Perebutan Puncak Klasemen Memanas: PSPS Pekanbaru Bersiap Kalahkan PSKC Cimahi Penampakan Peralatan Gelper yang Dirusak Saat Bentrokan Ormas Pekanbaru Polisi Periksa 11 Saksi Terkait Bentrokan di Car Wash Pekanbaru, 4 Orang Sudah Ditangkap