PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Internal Terpadu akan segera menindaklanjuti kasus PT Surya Intisari Raya (SIR). Ini sesuai dengan arahan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebutkan kunjungan ini akan menjadi penjelasan terkait PT SIR yang tidak memenuhi undangan dari Gubernur pada tanggal 27 Desember 2023 lalu.

"Pemprov sudah mengundang PT SIR tertanggal 27 Desember 2023 tapi pihak PT SIR tidak datang. Belum ada kebenarannya karena katanya ada surat jawaban dari mereka yang mengatakan mereka tidak bisa hadir," terangnya.

Syahrial melanjutkan, seluruh tim harus mempelajari regulasi terkait dengan benar. Nantinya, jika ada permasalahan yang sama maka hal ini akan menjadi model untuk menyikapi masalah selanjutnya.

"Permasalahan dengan PT SIR ini akan jadi model untuk menyikapi permasalahan yang sama jika nanti ada masalah-masalah yang sama," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M Job Kurniawan menyebutkan tim Satgas akan melakukan kunjungan dengan humanis. Dimana, Satgas harus menghormati yang membuat usaha, namun pihak PT SIR juga harus menghormati aturan yang ada.

"Kita tidak boleh kasar, jika diberi informasi, kita terima. Jika tidak, ya kita laporkan pada pak gubernur kalau tidak dikasih," kata Job Kurniawan di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (8/1/2024).

Job menambahkan, Satgas internal akan dibagi dengan empat tim untuk memeriksa legalitas dan aspek lapangan. Yang terbagi dengan, tim pemeriksa aspek legalitas dan kemitraan, tim pemeriksa areal kebun dalam kawasan hutan, tim pemeriksa areal kebun di luar perjanjian, dan tim pemeriksa lokasi pengelolaan limbah.

"Untuk aspek lokasi limbah dan areal kebun kawasan sungai dipegang LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Untuk legalitas dan izin lingkungan, bagian hukum," jelasnya.

Penulis: Mg1
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
IKM Riau Apresiasi Polisi Gercep Tangkap Pelaku Penganiayaan Sopir Truk di Minas Barat Termasuk Riau, Kepala Daerah Baru Dilarang Angkat Tenaga Ahli, BKN: Fokus Pengangkatan PPPK Menjaga Asa di Tengah Tantangan Refocussing Anggaran, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Strategi Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur BMKG: Hotspot di Sumatera Melonjak, Riau Tercatat 17 Titik Genjot PAD Pekanbaru, Oka Minta Bapenda Lakukan Ini		Ekowi Minta Relokasi Guru PPPK ke Sekolah Asal Dipermudah Pemko Pekanbaru Sinkronkan Kebijakan Efisiensi Anggaran Diskop UKM Tegaskan Program Pinjaman BPR Hanya untuk Warga Ber-KTP Pekanbaru Pemko Pekanbaru Tidak Ada Rekrut Honorer Baru Tahun Ini, Begini Nasib Pegawai Lama Dari DPRD ke Kursi Kepala Daerah: 5 Politisi Ini Sukses Pimpin Riau!