PEKANBARU - Petugas dari Satuan Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau berhasil mengamankan alat berat yang merambah hutan. Ada tiga operator yang ditangkap saat merambah hutan di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Ketiga operator yang diamankan tersebut masing-masing berinisial, UJ, SP dan SH. Belakangan terungkap, ketiga pelaku ini bukan merupakan warga Desa Sahilan.

Itu dibenarkan Kepala Dinas LHK Riau Mamun Murod didampingi Kabid Penaatan dan Penataan Kawasan Hutan, Almawen, Minggu (16/7/2023). Ia menyebut, para pelaku diamankan petugas pada Sabtu (15/7/23) sekitar pukul 13.00 WIB kemarin.

"Selain tiga orang operator, tiga unit alat beratnya juga kita amankan," kata Murod dikutip dari mediacenter.riau.go.id.

Penangkapan perambah bermula saat pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, terjadi pembukaan lahan di kawasan hutan di Desa Sahilan Darussalam. Kawasan hutan seluas 2.942 hektare itu hak pengelolaannya diberikan Menteri Kehutanan (Menhut) RI kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan.

"Selanjutnya, kami melakukan penyelidikan di lapangan. Ternyata memang benar, ada alat berat yang sedang membuka lahan," katanya.

Lalu Polhut langsung mengamankan seorang operator dan satu unit ekskavator. Petugas kembali menyisir lokasi dan kembali menemukan dua operator berikut alat berat.

"Jadi jarak antara TKP pertama dan kedua itu tidak jauh. Mereka kita temukan saat membuka lahan untuk perkebunan sawit," ungkap Murod.

Tiga operator dan alat berat ekskavator merek Hitachi, Sumitomo dan Komatsu itu telah diamankan di Kantor Satpolhut DLHK Riau di Jalan Dahlia Pekanbaru. Saat ini, penyidik sedang memeriksa intensif ketiga operator.

Pihaknya masih mendalami siapa dalang dari aksi perambahan hutan Desa Sahilan tersebut. Sementara ketiga operator bakal dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka 16 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun. Atau pidana denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. (*)

BERITA LAINNYA
Pemko Pekanbaru Prioritaskan Pelatihan UMKM Miskin dan Bantuan Modal Residivis Jambret di Pekanbaru Diringkus Polisi, Aksi Penangkapan Viral di Medsos Kasus PMK di Riau Meningkat, Dinas PKH Percepat Vaksinasi Ribuan Hewan Ternak Dosen-ASN Kembalikan Rp16 M Uang Dugaan SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Kekalahan Beruntun, PSPS Pekanbaru Takluk 2-0 dari Deltras FC di Sidoarjo		ASN Pemko Pekanbaru Diminta Tingkatkan Kinerja Usai Libur Isra Miraj dan Imlek 2025 Semarak Imlek 2576: JNE Pekanbaru Berbagi Kebahagiaan dengan Pelanggan dan Masyarakat Jadi Korban Penembakan APMM, Satu WNI Asal Riau Masih Dirawat di Malaysia Masih Ada Sekolah di Pekanbaru Jual LKS, Pj Wako: Tidak Boleh Dipaksa Beli Pemprov Riau Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Ini Alasannya