Masih Diproses BNPB, Pemprov Riau Minta Bantuan Helikopter Water Bombing dan Pesawat TMC
Rabu, 22 Februari 2023 - 11:52:27 WIB
PEKANBARU - Rabu (10/2/2023), Provinsi Riau mulai terpantau satu hotspot atau titik panas di Kabupaten Pelalawan. Sebagai pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah meminta bantuan ke pemerintah pusat.
Itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M Edy Afrizal. Pihaknya telah mengirim surat permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Surat permintaan bantuan helikopter sudah kita kirim ke BNPB dan KLHK, saat ini masih berproses, jadi kita tunggu," sebut Kalaksa BPBD Riau, Edy Afrizal dikutip mediacenter.riau.go.id.
Edy menyebut, sesuai rencana bantuan helikopter yang diusulkan ke BNPB dan KLHK sebanyak 10 unit. Helikopter itu sebagai dukungan operasi udara dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla Riau 2023.
"Kalau usulan kita sesuai rencana, ada 10 unit helikopter yang diusulkan, terdiri dari 4 unit helikopter patroli dan 6 unit helikopter water bombing. Tapi berapa yang dikasih itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan, kan tak mungkin 10 unit langsung dikirim ke Riau, kecuali kondisi darurat," sebut Edy.
Selain helikopter water bombing dan patroli, pihaknya juga mengusulkan pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Riau.
"Jadi nanti BPNB yang koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menurunkan pesawat TMC. Tapi itu tergantung kondisi. Sebab sebelum pesawat dikirim akan ada kajian terlebih dahulu," kata Edy.
Usulan bantuan helikopter dan pesawat TMC itu dilakukan setelah Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat Karhutla 2023, terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023.
Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.191/II/2023. Penetapan tersebut berdasarkan arahan Presiden dan Menko Polhukam, agar provinsi berpotensi Karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat Karhutla 2023 lebih awal. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :