PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap bisa terus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Provinsi Riau untuk penegakan hukum. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution saat dampingi Menkumham RI Yasonna H Laoly di kantor Kemenkumham wilayah Riau, Sabtu (24/9/22).

"Kami yakin dan percaya bahwasanya Kemenkumham Provinsi Riau dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang penegakan hukum di Provinsi Riau," kata Wagub Edy Natar.

Dirinya mengatakan lewat kegiatan rapat koordinasi evaluasi kinerja di Kemenkumham wilayah Riau bisa jadi penyemangat untuk seluruh satuan kerja maupun lembaga khususnya di lingkungan Kemenkumham Riau untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Termasuk adanya perubahan model perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga bisa mendorong terciptanya budaya kerja yang kondusif untuk terciptanya demokrasi yang bersih, akuntabel efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham Riau.

"Semoga kedatangan bapak Menkumham menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, tidak hanya di lingkungan Kemenkumham Riau tapi juga di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," sebut Edy Natar.

Dirinya ingin kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Kemenkumham akan mendorong terciptanya budaya yang positif dan kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Lalu untuk mewujudkan budaya kerja yang lebih baik dan berkualitas,maka memerlukan tahapan dan proses yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan komitmen dari seluruh lapisan aparatur mulai dari pimpinan sampai level individu.

"Penerapan nilai-nilai budaya baru yang telah disepakati agar mampu menciptakan kualitas kinerja yang lebih baik," sebut Edy Natar.

Pada kesempatan itu, Edy Nasution mengajak kepada semua pihak untuk saling memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih di wilayah Riau. (*)

BERITA LAINNYA
Casey Stoner Kritik Format Sprint Race MotoGP: Jadi Beban Tambahan Indosat dan GoTo Luncurkan Sahabat-AI, Ekosistem AI Open-Source Pertama Berbahasa Indonesia Telkomsel Gelar Inkubasi Startup NextDev ke-10: Dukung Transformasi Digital Indonesia Gratis Cek Motor di Bengkel Resmi Honda se-Riau Pemkab Siak Targetkan Realisasi APBD 2024 Capai 90 Persen		Pemprov Riau Raih Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman RI Emak-emak Antusias Dengarkan Program Wahid-Hariyanto, Siap Tuntaskan Drainase Jalan Hangtuah Menteri Nusron Peringatkan Oknum Tindak Pidana Pertanahan: Saya Sendiri yang Antarkan ke Aparat Rakor Pengamanan Debat Calon Bupati Inhil, Lokasi Dijaga Ketat KPU Dumai Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024