PELALAWAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan, Jupri menyayangkan adanya dugaan penyortiran sampai 8 % oleh PT Mitra Unggul Pusaka (MUP) terhadap para petani.

Jupri mengatakan, yang dilakukan oleh PT MUP ini adalah hal yang tak wajar dan sangat tak manusiawi bagi para petani sawit. Pasalnya, untuk penyortiran kepada para petani sawit telah diatur dalam Permentan/OT.140/2/2010 lampiran No. 14/Permentan/OT.140/2/2013.

"Kita dari DPD Apkasindo sangat menyayangkan perlakuan potongan sortasi PKS yang tidak wajar terhadap TBS petani yang sampai 8%. Ini jelas sangat merugikan petani," katanya.

Dia menjelaskan bahwa sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/kelembagaan pekebun. Dan untuk sortasi TBS dilakukan melalui dua cara, yakni secara acak, minimal 5% dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ramp pabrik, TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang di lantai.

"Kemudian pemeriksaan total yang dilakukan masing-masing truk yang masuk dalam loading ramp pabrik dibongkar dan dituang serta disortasi dalam alat sortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh pekebun atau kelembagaan pekebun," ujarnya.

Hasil sortasi di pabrik, lanjut dia, kemudian disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun. Dan TBS yang diterima di pabrik juga harus memenuhi sejumlah persyaratan.

"Diantaranya brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik. Lalu tandan terdiri dari buah mentah 0%, buah matang minimal 95% dan buah lewat matang maksimal 5%, tandan tidak boleh bergagang panjang, tidak terdapat tandan yang kosong,
tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya. Dan yang terakhir tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg," bebernya.

Artinya, masih kata Jupri yang juga Ketua DPC Pemuda Pancasila (PP) Pelalawan ini, PKS juga tidak boleh sembarangan juga karena sudah ada acuannya.

"Masak potongannya hampir 8%, itu namanya bukan greading lagi. Kalau memang tidak layak seharusnya diberikan peringatan atau penjelasan sehingga petani tahu mana TBS yang bagus dan tidak banyak greading-nya TBS seperti apa, sehingga ada pembelajaran dan pembinaan, apalagi TBS yang masuk kebanyakan berasal dari sekitar wilayah HGU PKS yang seharusnya perlu menjadi binaan mereka sehingga ada simbiosis mutualisme," ujarnya.

Sebagai Ketua DPD Apkasindo, dia yakin TBS petani swadaya juga tak kalah bagusnya dari TBS inti mereka, baik kwalitas bibit atau pun sistEm pemeliharaannya juga hasil randemennya.

"Kami dari DPD Apkasindo meminta Pemda Pelalawan dalam hal ini dinas terkait bisa memanggil atau meninjau langsung ke PKS terkait sortasi penerimaan TBS petani yang masuk ke PKS," tukasnya.

Terpisah, Humas PT MUP, Kevin, saat dikonfirmasi soal ini, Selasa (21/9/2021), mengatakan bahwa persoalan tersebut bukanlah wewenangnya. Namun dia berjanji akan menanyakan hal ini ke Manajer Lapangan.

"Saya enggak tahu, Bang, itu bukan wewenang saya. Biar saya tanyakan dulu, Bang," katanya.

Penulis: Andy
Editor: Rico   

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April		Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024