Oleh: Andy Indrayanto

Gelap mulai menyelimuti Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Hujan yang sejak tadi menyapu pulau yang kerap disebut Pulau Penyalai itu mulai reda, menyisakan gerimis. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pun berangsur menghilang.

"Ya... lampunya mati lagi," keluh Rani (14), pelajar SMPN 1 Kuala Kampar, sambil mengangkat wajah. Ia berharap lampu kembali menyala. Namun, beberapa saat berlalu, ruangan tetap gelap. Kegiatan belajarnya terpaksa terhenti, padahal masih ada soal yang belum selesai dikerjakan

"Mau belajar, tapi gelap. Tak nampak lagi tulisan di buku," katanya pelan saat bercerita kepada penulis, awal Oktober.

Malam terus berjalan. Di luar rumah, suasana kampung semakin sunyi. Buku pelajaran Rani masih terbuka, tetapi tugas sekolahnya belum tuntas.

"Di sini, gak 24 jam lampu hidup, Bang. Cuma dari jam lima sore sampai jam tujuh pagi. Tapi terkadang sering juga baru jam lima sore hidup, eh, pas habis magrib mau belajar, mati lagi," tuturnya.

Rani kemudian beranjak ke dapur. Dari rak, gadis asli Pulau Penyalai itu mengambil lampu pelita, lalu menyalakannya. Api kecil dari sumbu pelita menerangi sebagian ruangan. Bayangannya bergerak di dinding mengikuti goyangan api. Dengan cahaya seadanya, Rani berusaha kembali belajar.

Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan pelajar di Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan. Di sana, listrik tersedia sepanjang hari. Anak-anak dapat belajar pada malam hari tanpa harus terlalu khawatir lampu padam ketika sedang mengerjakan tugas.

Di Pulau Mendol, listrik memang tersedia, tetapi jam pelayanan dan gangguan pasokan masih menjadi persoalan bagi sebagian warga. Secara geografis, Kecamatan Kuala Kampar berada di wilayah kepulauan di bagian hilir Kabupaten Pelalawan, berbatasan dengan wilayah Kepulauan Riau. Jarak dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Bagi Rani, gangguan listrik berarti waktu belajar yang terpotong. Ketika lampu padam, membaca buku menjadi sulit. Jika tugas membutuhkan perangkat elektronik atau akses internet, kegiatan belajar pun bisa semakin terkendala.

Rani bukan satu-satunya anak di pulau itu yang membutuhkan listrik untuk belajar. Persoalan serupa juga dihadapi sekolah-sekolah yang berusaha memanfaatkan teknologi pembelajaran di tengah keterbatasan pasokan energi.

Listrik dan Kesempatan Belajar

Lurah Teluk Dalam, Tengku Eriyusri, S.Pd., mengakui keterbatasan pasokan listrik turut memengaruhi kegiatan pendidikan masyarakat. Dampaknya terutama dirasakan siswa SMP dan SMA yang perlu mengerjakan tugas di rumah serta mengakses internet untuk menunjang pembelajaran.

Menurut Eriyusri, persoalan tersebut juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Sebagian warga berupaya mengatasi keterbatasan itu dengan menggunakan genset pribadi atau tenaga surya. Namun, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan sumber energi alternatif.

Gambaran lain datang dari SDN 009 Teluk, Kecamatan Kuala Kampar. Kepala sekolahnya, Tengku Roma Mulliyaddi, S.Pd., mengatakan sekolah di wilayah itu masih mengandalkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik pada siang hari. Itu pun hanya dapat digunakan selama beberapa jam, bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

"Untuk di daerah kami, tepatnya di Kuala Kampar, Pulau Mendol, saat ini masih mengandalkan mesin genset. Itu pun tidak semua sekolah yang mempunyai, karena belum ada listrik dari pagi sampai siang hari," kata Roma.

Keterbatasan tersebut membuat perangkat pembelajaran digital belum bisa digunakan secara rutin. Sekolah telah menerima Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP), sementara Chromebook bantuan pemerintah diharapkan dapat membantu siswa mengenal pembelajaran dan ujian berbasis komputer. Namun, pemanfaatannya harus menyesuaikan ketersediaan listrik dan akses internet.

Roma mencontohkan, ketika guru ingin menyampaikan materi melalui gambar, video, presentasi, atau media interaktif, rencana itu terkadang harus diganti dengan metode yang lebih sederhana. Guru kembali mengandalkan penjelasan langsung melalui buku paket, papan tulis, gambar cetak, dan lembar kerja siswa.

"Perangkat ini diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik. Namun, karena listrik tidak selalu tersedia pada siang hari, guru tidak dapat menggunakan papan interaktif digital setiap kali mengajar," ujarnya.

Keterbatasan listrik juga memengaruhi pekerjaan guru di luar kelas. Pengisian data peserta didik melalui Dapodik, penyusunan perangkat pembelajaran, pengolahan nilai, serta pengiriman laporan secara daring dapat tertunda ketika daya laptop habis atau listrik tidak tersedia. 

"Guru harus mengatur waktu untuk mengisi daya perangkat saat listrik menyala," imbuhnya.

Tim khusus petugas PLN Riau tengah menyambung terminal kabel sambungan dalam progres jaringan kabel bawah laut Sukoi-Pulau Mendol (foto/ist)

Kondisi serupa menjadi tantangan ketika sekolah ingin mempersiapkan siswa menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Guru perlu membiasakan anak-anak menggunakan Chromebook agar mengenal perangkat dan bentuk soal berbasis komputer. Latihan semacam itu membutuhkan perangkat yang terisi daya dan, untuk kegiatan tertentu, akses internet yang memadai.

Di sisi lain, sekolah berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan setempat. Roma mengatakan guru umumnya memberikan tugas yang jawabannya dapat ditemukan di buku, sehingga siswa tetap bisa mengerjakannya tanpa bergantung pada perangkat digital. Orang tua pun memahami keterbatasan tersebut. Menurut Roma, sekolah belum pernah menerima keluhan khusus mengenai kesulitan anak belajar di rumah akibat listrik.

Roma berharap peningkatan layanan listrik membuka peluang agar perangkat yang sudah tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan. Dengan pasokan yang stabil, guru bisa menggunakan papan interaktif digital secara lebih rutin, mengakses sumber belajar, dan mengembangkan bahan ajar digital. Sekolah juga membutuhkan instalasi listrik yang aman serta dukungan internet. Materi yang bisa digunakan tanpa koneksi tetap diperlukan jika jaringan belum stabil.

"Harapan saya, anak-anak Pulau Mendol dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas, nyaman, dan berkualitas. Mereka juga bisa memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di daerah perkotaan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas," kata Roma.

Pengalaman SDN 009 Teluk menunjukkan bahwa bantuan perangkat teknologi saja belum cukup. Ketersediaan listrik yang memadai menjadi salah satu penentu apakah perangkat tersebut dapat digunakan sesuai harapan.

Agustian dan Perjuangan Listrik 24 Jam

Harapan masyarakat Pulau Mendol untuk menikmati listrik 24 jam bukanlah keinginan baru. Jauh sebelum proyek kabel bawah laut Sokoi–Pulau Mendol memasuki tahap finalisasi, masyarakat Kuala Kampar telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan PLN.

Forum Masyarakat Kuala Kampar (FMKK) mencatat salah satu tonggak perjuangan itu terjadi pada 28 Mei 2022. Saat itu, masyarakat menggelar demonstrasi di depan kantor PLN di Kecamatan Kuala Kampar. Mereka menuntut perbaikan pelayanan kelistrikan yang selama ini dirasakan belum memadai.

Aksi tersebut dimotori almarhum Agustian. Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan masyarakat: PLN diminta mendatangkan mesin baru, menyediakan listrik selama 24 jam, serta menghadirkan tenaga ahli profesional yang bersedia menetap di Kuala Kampar.

"Saat demo perdana itu, itu yang kami minta, Bang," ujar Wan Andi Gunawan, Koordinator Pergerakan FMKK saat ini. Ia menyampaikan keterangan mewakili Plt. Ketua FMKK, Hamdani, yang meneruskan perjuangan almarhum Agustian.

Menurut Andi, sebelum proyek kabel bawah laut dibangun, listrik umumnya menyala sekitar pukul 17.00 hingga 07.00 WIB atau sekitar 14 jam sehari. Namun, gangguan mesin dan keterbatasan daya membuat pasokan tidak selalu berjalan sesuai jadwal.

Masyarakat juga meminta agar waktu layanan yang hilang akibat gangguan diganti dengan menyalakan listrik pada siang hari. Bagi warga, persoalannya bukan hanya durasi pelayanan, melainkan juga kepastian pasokan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

FMKK kemudian melanjutkan perjuangan melalui surat, pertemuan, dan audiensi dengan sejumlah pihak, mulai dari PLN, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, DPRD kabupaten dan provinsi, hingga DPR RI.

Menurut Andi, audiensi terakhir yang mereka catat berlangsung pada 27 Februari 2025 di kantor PLN UID Riau dan Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut dipimpin Agustian sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya pelayanan listrik yang lebih memadai.

Perjuangan itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kabupaten saja, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dari wilayah kepulauan menuju Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan.

FMKK mengenang bagaimana Agustian bersama sejumlah anggota tim menempuh perjalanan dari Pulau Muda menuju Pangkalan Kerinci untuk mendesak pemerintah daerah mewujudkan layanan listrik 24 jam. Perjalanan darat dan laut itu dilakukan dengan biaya seadanya.

Bagi Agustian, perjuangan tersebut bukan sekadar urusan menyampaikan tuntutan. Ia ingin masyarakat Kuala Kampar memperoleh pelayanan listrik yang lebih layak, sesuatu yang selama bertahun-tahun mereka harapkan.

Rekan-rekan seperjuangannya mengenang Agustian sebagai tokoh masyarakat yang terus mengupayakan kepentingan warga. FMKK menyebut ia mengerahkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk memperjuangkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat Pulau Mendol.

Kini, ketika proyek kabel bawah laut Sokoi–Pulau Mendol memasuki proses finalisasi, perjuangan itu menyisakan haru bagi keluarga dan rekan-rekan yang pernah berjalan bersamanya.

"Istri almarhum, Bang, tahu bagaimana pengorbanan yang dilakukan suaminya selama memperjuangkan kebutuhan masyarakat," kata Andi.

Kabar mengenai proyek kabel bawah laut membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menyuarakan persoalan listrik. Namun, bagi mereka, perjuangan belum bisa dianggap selesai hanya karena pembangunan infrastruktur telah dilakukan. Pasokan yang lebih lama dan stabil tetap menjadi harapan yang harus dibuktikan melalui pelayanan nyata.

"Kami berharap perjuangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun segera menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," kata Andi.

Bagi rekan-rekan Agustian, perubahan itu akan menjadi jawaban atas perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Bagi keluarga dan masyarakat, harapan tersebut kini tertuju pada hasil yang bisa dirasakan langsung di rumah, sekolah, dan tempat usaha.

Tak Hanya Menunggu Listrik Menyala 24 Jam

Selain durasi pelayanan, masyarakat Pulau Mendol masih menghadapi persoalan pemerataan sambungan dan kualitas jaringan listrik. Data yang disampaikan pihak Kelurahan Teluk Dalam mencatat wilayah itu memiliki 1.296 rumah tangga. Sebanyak 741 rumah tangga berada di Lingkungan I Teluk Dalam Timur, sedangkan 555 lainnya berada di Lingkungan II Teluk Dalam Barat.

Data yang dirinci berdasarkan RT tersebut juga mencatat 109 rumah tangga belum memiliki aliran listrik. Di sejumlah wilayah, jarak dari jaringan listrik terdekat mencapai sekitar dua hingga sembilan kilometer.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada penulis melalui WhatsApp, Senin (26/10/2026), Eriyusri menjelaskan kebutuhan penambahan jaringan di wilayahnya.

"Dalam data itu, kebutuhan tiang listrik tegangan rendah diperkirakan mencapai sekitar 400 batang. Sebagian kabel listrik masih ditopang tiang kayu dan menggunakan jaringan yang dibangun secara swadaya masyarakat. Kabel yang digunakan pun dinilai belum memenuhi standar," terangnya.

Jarak jaringan dari rumah warga juga menjadi persoalan. Menurut pihak kelurahan, kondisi jaringan yang belum optimal dapat menyebabkan tegangan rendah, terutama di wilayah yang jauh dari tiang atau transformator.

Eriyusri mengatakan pihak kelurahan telah mengusulkan perbaikan dan penambahan jaringan listrik. Usulan sambungan listrik untuk warga berpenghasilan rendah juga telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia berharap pemerataan jaringan berjalan seiring dengan peningkatan durasi pelayanan. Sebab, listrik yang menyala lebih lama akan semakin berarti apabila kualitas jaringan dan akses warga terhadap sambungan listrik juga terus diperbaiki.

FMKK pun mengingatkan bahwa penyelesaian pembangunan kabel bawah laut tidak otomatis menuntaskan seluruh persoalan kelistrikan. Kestabilan tegangan dan pembenahan jaringan distribusi tetap menjadi perhatian.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada listrik yang menyala sepanjang hari. Mereka juga memerlukan jaringan yang lebih andal agar pasokan dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjangkau lebih banyak rumah.

Rapat koordinasi Pemkab Pelalawan dengan manajemen PT PLN UID Riau dan Kepulauan Riau di Kantor PLN UID Riau, Pekanbaru, awal September lalu (foto/ist).

Kabel Bawah Laut dan Harapan Baru

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga mendorong perluasan akses listrik, terutama di wilayah perdesaan yang belum menikmati layanan PLN secara optimal. Dalam rapat sinkronisasi usulan lokasi program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan fasilitasi penyiapan lahan di Kantor PLN UID Riau, Pekanbaru, pada September 2026, Pemkab Pelalawan kembali menyuarakan pentingnya pemerataan akses listrik.

Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M., yang saat itu diwakili Asisten II Setda Pelalawan, Drs. Fakhrizal, M.Si., menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Kabupaten Pelalawan pada 2025 mencapai 99,9 persen. Namun, angka itu mencakup layanan PLN dan non-PLN sehingga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga telah menikmati layanan PLN selama 24 jam.

Saat dikonfirmasi mengenai angka tersebut, Kepala PLN Ahmad Subhan menjelaskan bahwa perhitungan elektrifikasi mencakup layanan dengan durasi sekitar 14 hingga 24 jam. "Elektrifikasi masuk semua, Pak, 14 sampai 24 jam," jawab Subhan melalui pesan WhatsApp.

Karena itu, rasio elektrifikasi 99,9 persen tidak bisa dimaknai sebagai persentase rumah tangga yang seluruhnya menikmati layanan PLN selama 24 jam penuh.

Fakhrizal menegaskan bahwa peningkatan layanan kelistrikan tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat Pelalawan.

"Persentase layanan PLN di Pelalawan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Riau yang sudah di atas 90 persen. Karena itu, listrik menjadi salah satu hal penting yang kami perjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Pemkab Pelalawan juga mengusulkan 15 titik dalam peta jalan pengembangan listrik perdesaan bersama PLN. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Desa Serapung, yang berada di pulau terpisah dari Pulau Mendol dan, menurut keterangan dalam forum tersebut, belum teraliri jaringan listrik PLN.

Sementara itu, masyarakat Pulau Mendol masih menghadapi keterbatasan jam pelayanan listrik. Dalam forum yang sama, Pemkab Pelalawan menyoroti kondisi sebagian masyarakat yang menikmati listrik sekitar 12 jam sehari, padahal kawasan tersebut memiliki potensi pertanian yang besar.

Kondisi ini menunjukkan adanya dua persoalan berbeda. Sebagian desa masih menunggu masuknya jaringan PLN, sedangkan masyarakat yang telah menikmati listrik mengharapkan pasokan lebih lama dan stabil, serta jaringan yang menjangkau lebih banyak rumah.

Hingga akhir Oktober 2026, proyek kabel bawah laut Sokoi–Pulau Mendol masih dalam proses finalisasi. Kepala PLN Ahmad Subhan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (28/10/2026), menyampaikan bahwa masih ada sejumlah peralatan yang perlu disempurnakan agar sistem dapat bekerja lebih optimal.

"Masih proses finalisasi, Pak. Mudah-mudahan aman. Masih ada beberapa alat perlu disempurnakan agar lebih optimal," jawab Subhan.

Bupati Pelalawan H Zukri menerima kunjungan Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman bahas kabel bawah laut guna menerangi 24 jam Pulau Mendol (foto/ist)

Keterangan tersebut menegaskan bahwa proses penyelesaian proyek masih berlangsung. Meski pekerjaan fisik disebut telah rampung, penyempurnaan peralatan masih diperlukan sebelum sistem dapat diharapkan beroperasi optimal. Subhan belum menyampaikan tanggal pasti dimulainya operasional kabel bawah laut maupun target peningkatan durasi pelayanan setelah proyek beroperasi.

Karena itu, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai manfaat yang akan dirasakan setelah proyek tersebut beroperasi. Peningkatan durasi pelayanan, kestabilan pasokan, dan pemerataan sambungan menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Bagi Rani dan para pelajar di Pulau Mendol, harapannya sederhana yakni mereka ingin membuka buku dan menyelesaikan tugas sekolah tanpa harus menghentikan kegiatan belajar karena lampu padam.

Perjuangan masyarakat Kuala Kampar, termasuk yang ditinggalkan almarhum Agustian, kini berhadapan dengan tahap yang tak kalah penting, yakni memastikan pembangunan kabel bawah laut benar-benar menghasilkan pelayanan listrik yang lebih baik.

Karena keberhasilan proyek itu nanti bukan hanya diukur dari kabel yang terpasang, melainkan juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah saat anak-anak Pulau Mendol dapat belajar pada malam hari tanpa harus menunggu lampu kembali menyala. Semoga! *