PELALAWAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan akhirnya melakukan penetapan satu orang tersangka dalam penyidikan perkara dugaan penyelewengan oleh oknum PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Oknum PNS itu menipu puluhan orang dengan iming-iming SK sebagai honorer di Pemkab Pelalawan.

Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Ajrizal, didampingi Kasi Intel Kejari Pelalawan, Robby Prasetya Tindra Putra, Rabu (14/8/2024). Menurutnya, kronologis bermula di Desember 2023, saat tersangka berinisial J menghubungi Tini Febriyanti yang merupakan guru yayasan sekaligus kepala sekolah TK Nurul Ilmi di Kerumutan.

"Pada saat itu, tersangka J menawarkan pada Tini akan adanya SK Bupati sebagai honor Pemkab Pelalawan. Saat itu, J menyampaikan bahwa dirinya memiliki akses dan kenalan untuk memuluskan proses penerbitan SK Bupati sebagai honor Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan," kata Kejari Pelalawan, Azrijal pada halloriau, Rabu (14/8/2024).

Azrijal menjelaskan tersangka J juga menyebutkan bahwa untuk honor tamatan SMA akan mendapatakn gaji Rp per 1.550.000 per bulan, dan tamatan S-1 akan mendapatkan gaji Rp 2.200.000 per bulan. Tersangka J juga mengatakan untuk mendapatkan SK Bupati Honor Pemda tersebut maka mereka harus membayar "uang rokok" terlebih dahulu kepada orang yang akan membuat SK.

"Saat itu, tersangka J menyebut nama orang yang membuat SK itu salah satunya bernama Diki Bastian, tersangka J juga menyampaikan bahwa saat ini memang tengah dibuka lowongan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara besar-besaran dan membuat banyaknya posisi honor yang kosong," ujar Kejari Azrijal.

Tersangka J juga mengatakan, lanjutnya, yang namanya minta tolong ke orang tentu harus membayar dan nominal yang harus dibayarkan adalah Rp 5 juta di awal. Nanti begitu SK honor pemda bupati tersebut sudah turun atau sudah diterbitkan maka paling banyak biaya yang akan dikeluarkan adalah Rp 10 juta.

Tini kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman guru Yayasan di Kerumutan dan rata-rata teman-teman guru Yayasan di Kerumutan tertarik dengan tawaran tersangka J. Lalu teman-teman guru Yayasan di Kerumutan ramai-ramai mendaftarkan diri pada Tini untuk kemudian didata bahwa ada beberapa nama yang ingin menjadi pegawai honor pemda dengan SK bupati tersebut.

"Total yang mendaftarkan diri ke Tini kurang lebih 53 orang dengan rata-rata orang yang mendaftarkan diri ke Tini menyerahkan uang sebesar Rp 5 juta diawal, dan terkumpullah uang di tangan yang bersangkutan sebanyak kurang lebih Rp 400 juta. Kemudian salah seorang dari 53 orang guru yayasan yang mendaftarkan diri tersebut yakni Selfie memviralkan tersangka J di media sosial facebook bahwa bersangkutan telah melakukan penipuan," ujar Kejari lagi.

Karena hal ini viral, sambung Kejari, maka uang yang sudah terkumpul di tangan Tini ditahan terlebih dahulu untuk diserahkan tersangka ke J, namun Tini sudah mengirimkan uang ke tersangka J sebesar Rp 215.050.000. Selanjutnya 23 orang guru Yayasan yang mendaftarkan diri mendatangi Tini dan meminta uangnya dikembalikan.

Karena masalah ini sudah viral dan sudah terlihat jelas bahwa ini adalah penipuan yang dilakukan oleh oknum PNS maka uang 23 orang guru Yayasan yang mendatangi Tini dikembalikan. Sisa 30 orang lagi yang uangnya belum dapat dikembalikan.

Dari rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh oknum PNS berinisial J yang merupakan seorang guru dengan status Pegawai Negeri Sipil, maka dalam hal ini terdapat potensi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan 12a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : Print-293/L.4.19/Fd.1/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 telah melakukan proses penyidikan terhadap oknum PNS yang dimaksud.

"Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 32 orang saksi untuk dimintai keterangannya dan dibantu oleh ahli pidana dari Universitas Riau. Dan dalam proses penyidikan tersebut juga, telah didapatkan 35 (tiga puluh lima) dokumen yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara diatas," papar Kejari.

Dikatakannya, dan dari hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan penyelewengan oleh Oknum PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah orang yang dijanjikan akan menerima Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer di Pemkab Pelalawan.

Pada tersangka kemudian dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta kegiatan gelar perkara, sehingga berdasarkan hasil kesimpulan tim penyidik. Menetapkan oknum yang berinisial J, yang merupakan seorang guru dengan status Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 itu ditetapkan menjadi tersangka.

"Tersangka J akan kita lakukan penahanan selama dua puluh hari sejak 14 Agustus 2024 sampai 2 September 2024 di Rutan Kelas I Pekanbaru," tukasnya.

Penulis: Andy

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Heboh Dicurigai Rapat Pemenangan Paslon di Kantor Bupati Kuansing, Ini Faktanya Pj Gubri Ajak Masyarakat Jangan Sebar Fitnah dan Provokatif Selama Masa Tenang Selama Masa Tenang, Ketua Bawaslu Inhil Ajak Semua Pihak Menjaga Ketertiban Mahasiswa KKN MBKM Fisip Unri Dorong Kampung Pangkalan Makmur Menuju Era Digital Disdukcapil Pekanbaru Buka Rekam e-KTP Khusus Warga Usia 17 Tahun Saat Hari Pencoblosan		Jembatan Ujung Batu Amblas, Polisi Minta Kendaraan Tonase Berat Lewat Jalur Alternatif Jembatan Ujung Batu Rohul Rusak Berat Diterjang Banjir, Akses ke Sumut Terganggu Bhabinkamtibas Polsek Simpang Kanan Ajak Warga Bagan Nibung Ciptakan Kamtibmas Banjir Bandang Terjang Limapuluh Kota: Sepasang Suami Istri Jadi Korban, Satu Tewas Masa Tenang Pilkada Riau 2024 Dimulai: Ini Aturan dan Larangan yang Harus Dipatuhi