PELALAWAN - Raut muka Bupati Pelalawan, H. Zukri, terlihat masygul. Wajahnya tak cerah seperti biasanya. Langkahnya bergegas menuruni anak tangga dari lantai dua Kantor Bupati Pelalawan. Dia langsung menaiki mobil dinasnya, diiringi sejumlah Kepala Dinas.
"Kita sidak harga sawit. Saya dapat aduan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) membeli harga sawit petani di bawah standar yang ditetapkan Disbun Riau," kata H. Zukri, masih dengan raut muka kesal.
Mobil dinas orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan yang ditahbiskan menjadi Bupati Pelalawan 26 April 2021 itu melaju ke arah Langgam, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Di sana, Bupati Pelalawan melakukan sidak 3 (tiga) PKS yang bercokol di situ. Tiba di salah satu PKS, Bupati yang selalu membawa syal di lehernya itu langsung meluapkan kekesalannya pada Manager perusahaan. Begitu juga dengan 2 PKS lain yang didatanginya.
Usai melakukan sidak ke beberapa pabrik sawit, Bupati Zukri mengungkapkan adanya pabrik yang membeli TBS sawit petani dengan harga Rp2.080 per Kilogram (Kg), jauh lebih rendah dari harga acuan Disbun Riau senilai Rp3.900 per Kg.
"Ternyata harga di tingkat pabrik sangat jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah, selisihnya cukup tinggi," tandasnya.
Padahal, jelas Ketua DPD PDIP Riau itu, harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah melalui Disbun Riau sebesar Rp3.900 pe Kg pada kelompok umur 10 - 20 tahun.
"Temuan kita di lapangan, masih ada PKS yang membeli TBS dengan harga Rp2.080 per Kg, ini kan sangat parah. Tadi temuan yang tertinggi hanya Rp2.300 per Kg, jelas ini sangat merugikan petani," jelasnya.
Dalam sidak ini, Bupati Zukri juga menekankan pada pihak perusahaan untuk meninjau kembali harga beli TBS sawit petani. Ketimpangan harga penetapan dengan kondisi di lapangan sangat jauh, dan menurutnya hal itu sudah tidak benar.
"Kita minta pak kades, pak camat untuk rutin memantau harga dan melaporkannya ke saya," tegasnya.
Maklum saja Bupati Pelalawan, H. Zukri, yang juga Ketua DPD PDIP Riau itu kecewa. Pasalnya, ratusan ribu hektare hamparan sawit yang membentang di bumi Pelalawan adalah potensi ekonomi tak terbantahkan yang dimiliki daerah ini. Ada sekitar kurang-lebih 77 persen lebih masyarakat di Kabupaten Pelalawan hidup dari kelapa sawit dan sebagai nafkah utama.
Sebagai salah satu komoditi andalan, H. Zukri tak membiarkan petani sawit menjerit lama-lama atas kondisi yang tak menguntungkan ini. Adanya kebijakan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah, telah membuat perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Pelalawan membeli hasil komoditi andalan masyarakat Riau di bawah harga standar yang ditetapkan pemerintah.
Yakni surat edaran Gubernur Riau sesuai surat ketetapan dari Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau. Di mana harga TBS kelapa sawit per 10 Mei 2022, umur 10 tahun ke atas senilai Rp3.900 per kilogram.
Pertengahan April tahun lalu, H. Zukri kembali bergerak cepat merespons keluhan masyarakat. Ini bukan persoalan harga sawit tapi soal infrastruktur yang terputus, membuat mobilitas masyarakat menjadi mandeg. Karena salah satu ruas di Jalan Lintas Bono tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, putus akibat banjir.
Tak tanggung-tanggung, ada genangan air yang menutup ruas jalan tersebut sampai 1 meter tingginya. Hingga para pengendara roda dua dan roda empat tak bisa melewati jalan tersebut. Bahkan di satu titik lokasi, akses jalan putus total akibat genangan air sampai se dalam pinggang orang dewasa menyebabkan kendaraan benar-benar tak bisa melintas.
Padahal akses jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Teluk Meranti menuju Kecamatan Kuala Kampar, pulau terujung Kabupaten Pelalawan. Tak hanya para pengendara motor dan mobil yang terhenyak melihat kondisi ini, para petani sawit yang ada di sekitar lokasi tersebut juga tak bisa memanen buah karena infrastruktur di daerah tersebut yang sedari dulu memang tak memadai.
Saat turun langsung ke Jalan Lintas Bono, memantau sejumlah titik kerusakan jalan provinsi, raut wajah Bupati Zukri kembali terlihat kesal. Betapa tidak, sebuah perusahaan yang membuat tanggul seenaknya membuat genangan air menghentikan segala aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.
"Kita sudah cek. Penyebabnya karena jalan tak dirawat dan kanal-kanal tak dicuci," terang Bupati Zukri saat itu di lokasi. Selain karena tidak adanya perawatan jalan dan pembersihan kanal yang berada di sisi Jalan Lintas Bono, juga adanya penyebab lain yakni tanggul perkebunan kelapa sawit.
Saat itu juga, Bupati Zukri meminta kepada pihak KUD Meranti Mas untuk segera membuka tanggul yang dibuatnya, agar air yang menggenang jalan bisa mengering. Apalagi tanggul tersebut dibangun tepat pada sisi jalan sepanjang kebun. Dinas PUPR juga diperintahkan untuk secepatnya menurunkan alat melakukan pencucian kanal menggunakan alat berat, agar air dapat mengalir dan tak memicu banjir.
"Tanggul-tanggul itu dibuka, saya tunggu di sini. Jika tidak, saya pastikan kalian berurusan dengan saya!" tandas Bupati Zukri, yang membuat mengkeret orang perusahaan.
Jalan Lintas Bono (Jalinbon) sedari dulu memang penuh polemik. Jalan yang sepenuhnya kewenangan Pemprov Riau tak pernah bisa memuaskan masyarakat setempat dalam hal transportasi. Meski kewenangan Provinsi Riau, namun jalan ini tak kunjung diperbaiki. Padahal banyak potensi ekonomi juga pariwisata yang ada di kawasan tersebut.
Sebut saja Sungai Bono dengan seven ghost-nya yang legendanya sudah mendunia itu. Para pesurfer dunia sudah kerap kali mencoba keganasan ombak tujuh laut Bono yang sudah tak asing lagi di telinga mereka. Ombak Bono dengan segala keeksotisannya mampu menarik perhatian pencinta olahraga adrenalin itu, guna menjajal kedahsyatan gelombangnya yang konon memiliki tujuh gelombang.
Belum lagi potensi kelapa sawit yang berada di sepanjang wilayah Jalinbon, perkebunan dan pertanian, juga sungai, yang kesemuanya merupakan potensi perekonomian bagi mata pencaharian masyarakat yang ada di situ. Wajar jika Bupati Zukri langsung respon ada banjir yang tergenang di salah satu ruas di Jalinbon. Jalinbon merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang mempunyai banyak potensi ekonomi yang akan mendongkrak roda perekonomian di Kabupaten Pelalawan.
Sempat terbetik kabar gembira, saat di awal Maret 2023, Pemrov Riau akan kembali melanjutkan pembangunan jalan lintas bono sepanjang 8,39 km. Dimana untuk aspal sepanjang 4,5 km dan penimbunan jalan sepanjang 3,89 km.
"Untuk asal dari ruas Simpang Bunut Desa Petodaan sampai Kelurahan Teluk Meranti sepanjang 3,5 km dan dari Simpang Jalan Rambutan Kelurahan Teluk Meranti menuju Desa Sebekek sepanjang 1 km. Serta untuk penimbunan jalan dari pulau muda menuju Desa Sebekek sepanjang 3,89 km," terang Kepala Bappeda Pelalawan, Tengku Zulfan, pada penulis dalam suatu kesempatan.
Katanya, ruas panjang Jalan Lintas Bono dari Simpang Jalan Bunut Kabupaten Pelalawan sampai Kecamatan Guntung, Kabupaten Inhil, panjangnya adalah 220 Kilometer. Tapi kalau panjang jalan kewenangan provinsi untuk Kabupaten Pelalawan 180 Km dan sisanya milik kabupaten Inhil sepanjang 40 Km.
"Pembangunan Jalinbon menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau," ujarnya.
Namun rupanya, asa yang membumbung tinggi itu harus terbentur dengan regulasi. Permohonan dukungan itu tidak disetujui Pemprov Riau dengan alasan regulasi. Padahal sebelumnya Gubernur Syamsuar sendiri sempat meninjau lokasi dan menjanjikan akan menuntaskan pembangunan jalan lintas Bono pada kampanyenya 2018 silam.
Tak pelak, saat rapat bersama Staf Kantor Presiden di Kantor Gubernur Riau terkait tindaklanjut usulan pembangunan jalan dan jembatan, pertengahan Mei lalu, Bupati Pelalawan H Zukri meminta pemerintah provinsi untuk serius dalam perbaikan badan jalan yang rusak parah di daerahnya. Sebab, kondisi infrastruktur tersebut membuat pekebun kesulitan saat mengeluarkan hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
"Kondisi jalan yang merupakan kewenangan provinsi sudah dilakukan perbaikan semampu daerah sebagai bentuk dari komitmen. Ini tanggungjawab saya sebagai Bupati, karena itu wilayah saya, akan tetapi seyogyanya ada komitmen bersama dalam memperbaiki jalan yang rusak. Artinya Pemprov Riau kurang serius membenahi jalan provinsi yang rusak," katanya di forum tersebut.
Menurutnya, jika Pemprov Riau berencana memperbaiki jalan yang rusak hanya sekitar 2 kilometer dari 60 kilometer lebih baik putuskan saja status jalan itu agar tidak masuk provinsi biar daerah yang mengerjakannya.
"Jadi mau ditimbun pakai apa, terserah kami yang berada di daerah daripada masyarakat terzolimi. Soalnya, kemampuan Pemprov tidak masuk akal kalau hanya 2 kilometer karena masyarakat di sana sudah 30 tahun menderita," terangnya.
H. Zukri menilai, petani kelapa sawit yang berkebun atau tinggal di sepanjang lintasan badan jalan rusak dan jauh dari kata sejahtera. Pasalnya, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rendah, salah satu faktornya yakni imbas rusaknya jalan. Di sana, harga TBS petani swadaya dikisaran sekitar Rp 1.500/kilogram sampai Rp 1.800/kilogram. Potong upah pekerja mulai dari pemanenan, upah angkutan, upah bongkar, artinya pekebun tidak dapat apa-apa karena separuh dari penetapan harga TBS setingkat tengkulak untuk pekerja.
"Kalau seperti itu kapan mereka sejahtera? Beli sembako harganya mahal, belum berbicara soal utang petani," ungkapnya.
Memang, salah satu usulan pemerintah Pelalawan yakni pembangunan Jalan Lingkar Pulau Mendol sepanjang sepanjang 18 kilometer, terutama peningkatan kualitas konektivitas antara desa Sei Upih dengan Desa Sei Solok. Sebab wilayah itu sebagai kantong utama produksi pertanian dan konektivitas.
Selain itu, Pemda Pelalawan juga mengusulkan pembangunan rangka jembatan Paino sepanjang 400 meter dengan anggara senilia Rp 180 miliyar.
Pemetaan Potensi, Permudah Investasi
Dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2021, dalam konteks regional, perekonomian suatu wilayah diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang kaya di Provinsi Riau. Daerah di Riau yang diperingati tiap tanggal 12 Oktober ini menduduki posisi ketujuh sebagai kabupaten dengan PDRB terbesar di Riau.
Laju pertumbuhan ekonomi Pelalawan dalam rentang waktu lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Riau itu sendiri. Sumber pertumbuhan tersebut beragam dari berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, karet, dan kertas. Potensi inilah yang menjadi latar belakang penentuan industri unggulan di Kabupaten Pelalawan.
Lapangan usaha basis yang ada di Kabupaten Pelalawan sendii yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Sedangkan lapangan
usaha unggulan di Kabupaten Pelalawan, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara sektor progresif dan memiliki daya saing adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan; dan Industri Pengolahan merupakan sektor potensial.
Jadi bicara soal potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah bicara soal sumber daya ekonomi melimpah di daerah ini. Dan sumber tersebut masih banyak yang belum tergali dan dimaksimalkan. Karena itulah diperlukan pemetaan terlebih dahulu agar potensi ekonomi yang masih terpendam, pada akhirnya akan mampu menggerakkan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga memiliki benefit yang besar.
"Kalau produk-produk yang akan dihasilkan sudah bicara soal ekspor, maka dibutuhkan pemetaan terlebih dahulu, pemetaan soal sumber daya yang kita miliki," kata Bupati Pelalawan, H. Zukri, pada penulis di rumah dinasinya, dalam suatu kesempatan.
Dan jika bicara Pelalawan hari ini, sambungnya, adalah bicara soal mudahnya berinvestasi di Kabupaten Pelalawan bagi investor guna mendongkrak perekonomian daerah ini, baik itu ekonomi global maupun lokal. Dan kemudahan investasi di daerah ini terbukti dengan Kabupaten Pelalawan yang menjadi salah satu kabupaten di Riau dengan nilai investasi tertinggi.
"Artinya, jika investasinya tinggi dan didorong dengan potensi alam dan ekonomi yang kita miliki itu ada, maka akan menjadi core (inti) bisnis di daerah ini yakni kelapa sawit. Dan kelapa sawit berkelanjutan adalah core yang paling potensial di daerah ini," ujarnya.
Meski diakui bahwa di samping kelapa sawit, masih banyak lagi produk turunan hutan tanaman industri; seperti pulp, dan yang terbaru PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kini sudah memiliki rayon dan akan masuk ke karbon yang fungsinya nanti akan membungkus produk-produk berkualitas.
"Hal-hal seperti ini, investasinya harus kita dorong terus. Artinya, pengusaha kita dorong sambil mempersiapkan produk-produk lain yang juga akan bersaing. Dan pemerintah sendiri harus bisa memastikan bahwa ekonomi di daerah ini berputar," tandasnya.
Karena itulah, pentingnya dilakukan pemetaan potensi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian di daerah ini. Pemetaan ini adalah dengn cara mengetahui secara pasti (core) atau inti perekonomian daerah ini ada dimana.
"Kita harus mengetahui secara pasti, pekerjaan mayoritas masyarakat kita yang menjadi ekonomi utama itu apa? Oh, ternyata pekerjaan utama masyarakat kita kebanyakan petani sawit karena memang Kabupaten Pelalawan, sawit menjadi komoditi utama yang andalan bagi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan," ujarnya.
Disitir dari pelalawankab.bps.go.id, disebutkan di tahun 2022, luas areal perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan mencapai 188,195 00 hektare, itu belum perkebunan Karet yang luasnya mencapai 31.503 00 hektare dan Kelapa yang mencapai 26.025, 73. Dilihat dari data tersebut, potensi perekonomian sawit memang menjanjikan. Ia mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, dan menjadi pendukung pembangunan ekonomi nasional bahkan global.
"Ketika kita sudah bicara soal potensi ekonomi sawit, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana sawit para petani itu menjadi produktif. Hal penting lainnya, kita juga harus bicara soal sawit berkelanjutan dengan program-program yang sudah dipersiapkan. Dan semua itu muara tujuannya tak lain agar hasil sawit kita dapat bersaing di pasar global," tandas dari suami Sella Pitaloka ini.
Karena itu jika ingin bersaing secara global, tentu petani sawitnya harus dibina. Mulai dari legalitas kepemilikan lahan, cara menanam sawit dengan bibit yang bersertifikat, merawat dan memupuk kebun dengan benar. Di sini Pemkab juga mendorong agar para petani dapat memanen tepat waktu dengan cara yang benar.
"Kesemua itu adalah bagian dari Suisnable for Oil. Kalau penanaman sawit dilakukan dengan benar, maka sawitnya produktif dan otomatis kualitasnya pun akan bagus. Kelanjutannya, jika bagus maka akan menghasilkan value yang bagus dan tentu dengan itu kita akan mampu bersaing," tandasnya.
Karena itulah, Pemkab mendorong para petani sawit yang berada dalam kawasan agar mereka memiliki sertifikat ISPO agar produk yang dimiliki para petani mampu bersaing di tingkat global. Apalagi kompetisi bisnis CPO di tingkat dunia itu sangat ketat bahkan lebih cenderung tidak sehat karena kepentingan negara-negara lain yang memiliki jenis energinya berbeda tapi menjadi kebutuhan dunia juga, sehingga kampanye-kampanye negatif selalu muncul.
"Untuk menghindari kampanye negatif itu kita-nya harus siap. Karena itu, petani harus kita bina. Bagaimana petani bisa produktif, punya lahan sedikit tapi produktifitasnya tinggi," ujarnya.
Bupati Pelalawan yang juga Ketua DPD PDI-P Riau ini dengan tegas menyatakan untuk haal tersebut, salah satu program pemerintah adalah bagaimana mengorganisasi petani supaya berkelompok. Pemkab dalam hal ini mendorong mereka supaya menjadi pemilik kebon, kemudian diberikan bantuan stimulan dari pemerintah berupa pupuk gratis.
"Dan itu bagian dari stimulan menuju petani sawit berkelanjutan. Selanjutnya, kita bantu sarana prasarananya, infrastruktur yang lebih baik agar petani mudah dalam menjual hasil perkebunannya. Kita ajak juga korporasi bersama-sama untuk membina petani seraya mengajak petani juga untuk bersama-sama melakukan program Pelalawan Sejuk agar peduli dengan bumi, dengan lingkungannya," ungkapnya.
Artinya, sambung laki-laki asal Kuala Terusan ini, jika berbicara soal potensi ekonomi di Pelalawan maka memang core potensi ekonominya ada di situ. Dan jika bicara soal persaingan secara global yang dibicarakan harus lagi kualitas bukan kuantitas.
"Misalnya, hari ini kita bicara soal kuantitas dan kualitas. Secara produksi kita meningkat tapi kuantitas banyak dan secara kualiti belum menjadi yang terbaik. Ini yang harus dipikirkan dan ini kita dorong terus dan kita inventarisir apa yang menjadi potensi utama ekonomi kita," katanya.
Kabupaten Pelalawan yang memiliki Pulp and Paper dengan produk-produk turunannya yang lain serta potensi sawit, tugas pemerintah adalah menginventarisir dan mendorong hilirasi lebih lanjut di daerah ini. Tak hanya itu, pemerintah juga hrus terus berkreasi mendorong agar bisa emunculkan ide-ide baru supaya lahan yang ada bisa lebih produktif, sehingga potensi ekonomi yang ada tidak hanya konsentrasi di sawit saja tapi potensi ekonomi lain juga bisa digerakkan.
Namun diakui suami dari Sella Pitaloka S.AP ini bahwa persaingan global dan langkah-langkah yang diambil Pemkab Pelalawan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Apa pasal? Ya, karena menuju persaingan global tentu petani harus memiliki rasa disiplin. Dan ini terakit erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) juga.
"Edukasi inilah pekerjaan yang sangat berat. Karena sampai saat ini, masih banyak juga petani yang tak mau merawat kebunnya padahal sudah kita edukasi terkait hal ini. Padahal pemerintah juga mempersiapkan alat berat gratis bagi para petani yang akan membuka lahannya, jadi tidak perlu membakar lagi. Juga pemerintah menyiapkan bibit sawit bagi orang miskin gratis, dimana untuk masyarakat umum lebih murah dibanding harga pasaran, dan kesemua itu dalam rangka mempersiapkan menuju persaingan ekonomi global," terang laki-laki yang memiliki empat anak ini.
Di samping sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi potensi utama di Kabupaten Pelalawan, daerah ini juga memiliki potensi ekonomi di Pulp and Paper. Dalam sektor itu, Pemkab hanya perlu mendorong saja dengan memberikan kemudahan sehingga semakin bisa mengembangkan hilirisasinya dan produk turunannya semakin banyak.
"Sehingga dari sektor ini, ekspor produksi mereka akan menghasilkan devisa buat negara dan menggerakkan ekonomi lokal," katanya.
Selain yang dipaparkan di atas tadi, Kabupaten Pelalawan juga memiliki sektor perkebunan, misalnya, kelapa yang belum digarap secara maksimal. Potensi Pinang, potensi Kelor yang saat ini mulai dikembangkan, juga potensi padi di Kuala Kampar. Ini artinya begitu banyak potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah ini yang ke depannya bisa bersaing lokal dan internasional.
"Belum lagi sektor perikanan yang belum tergarap sama sekali. Padahal kita memiliki perairan yang luas namun belum tergarap maksimal potensinya. Dan ini juga yang tengah kita persiapkan, bagaimana potensi-potensi menemukan jalannya untuk bisa dikembangkan secara maksimal," tukasnya.
Dengan segala potensi yang ada di Kabupaten Pelalawan, dimana sawit berkelanjutan menjadi core bisnis dari potensi yang ada saat ini, Bupati Zukri optimis dengan semua itu. Namun rasa optimis dan harapan yang dimiliki orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu tak hanya didukung Pemkab Pelalawan saja, legislatif beserta pihak-pihak terkait pun harus turut mendorong supaya potensi-potensi ekonomi yang ada ke depannya secara kualitas bisa semakin baik dan secara kuantitas pun produktif. Dengan keterlibatan semua pihak yang berkompeten, bukan hal mustahil jika program sawit berkelanjutan inilah yang akan membuat petani sawit memiliki masa depan yang gemilang ke depannya, karena mampu menembus persaingan global. Semoga!
Penulis: Andy Indrayanto
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
