www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Silaturahmi ke RPBD di Kuansing, Ini Harapan Dit Intelkam Polda Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Tak Boleh Beroperasi, Ketua DPRD Pelalawan Dukung Penuh Pencabutan HGU PT TUM
Selasa, 09 Agustus 2022 - 10:16:35 WIB
Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin mendukung penuh pencabutan HGU PT Trisetia Usaha Mandiri (foto/and)
Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin mendukung penuh pencabutan HGU PT Trisetia Usaha Mandiri (foto/and)

PELALAWAN- Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin mendukung penuh pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (PT TUM). Hal itu disampaikan langsung kepada Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) ketika menggelar pertemuan pada Senin pagi (8/8/2022).

"DPRD Pelalawan mendukung penuh agar HGU PT. TUM dicabut, karena dari segi fisik tanah mereka tidak boleh beroperasi. Pasalnya, HGU PT TUM berada pada areal gambut," jelasnya ketika menggelar pertemuan di ruangannya bersama (FM-PPM), Senin (8/8/2022).

Dari segi administrasi, Baharuddin, DPRD Pelalawan juga akan mengawal Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar tidak menerbitkan izin baru untuk PT TUM.

"Kita ketahui PT TUM ini tidak mempunyai AMDAL, IUP-B, dan izin lainnya. Kita di sini berkomitmen kepada masyarakat Kuala Kampar dalam pencabutan HGU PT.TUM oleh BPN. DPRD Pelalawan akan mengawalnya sampai selesai hingga HGU sah dicabut," terangnya.

Lanjut Baharuddin, SH, MH, DPRD Pelalawan akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat yang ditujukan kepada Kementrian ATR/BPN, Komisi IV DPR RI, dan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dalam rangka pencabutan HGU PT TUM, artinya DPRD Pelalawan juga serius dalam menangani permasalahan ini," tandasnya.

Ditempat yang sama Koodinator FM-PPM yang juga tokoh masyarakat Kuala Kampar Kazzaini KS menyampaikan sangat mengampresiasi Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin atas dukungannya dalam pencabutan HGU PT TUM.

"Kami berterima kasih DPRD Pelalawan sudah mendukung agar HGU PT TUM segera dicabut, untuk diketahui Pulau Mendol itu tidak layak dibuat perkebunan kelapa sawit, hal itu dikarenakan hampir sembilan puluh persen HGU PT TUM itu adalah kawasan kubah gambut, faktor ekologisnya sangat tidak bagus jika ada tanaman kelapa sawit," katanya.

Selanjutnya tokoh masyarakat Kuala Kampar M. Nasir Penyalai menyebutkan hari ini masyarakat Penyalai Kuala Kampar secara menyeluruh menolak keberadaan PT. TUM beroperasi di Pulau Mendul Kuala Kampar.

"Masyarakat sampai hari solid menolak keberadaan PT TUM, kita juga mengapresasi langkah DPRD Pelalawan ikut serta dalam pencabutan HGU nya, ditambah lagi PT TUM tidak mempunyai izin yang lengkap, hal itu difaktorkan karena areal HGU PT TUM berada pada kawasan gambut, kami berharap serta dukungan dari semua pihak BPN segera melakukan proses pencabutan HGU PT TUM ini," pungkasnya. (*)

Penulis: And
Editor: Riki

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Dit Intelkam Polda Riau bersama pengurus RPBD di Kuansing.(foto: rivo/halloriau.com)Silaturahmi ke RPBD di Kuansing, Ini Harapan Dit Intelkam Polda Riau
Sekjen DPW Partai NasDem Riau, Jhony Charles63 Kampung dI Riau Terima Sertifikat Proklim, Jhony Charles Harap Terus Ditingkatkan, Ini Sebabnya
Ilustrasi.(int)Set Top Box Tiba-tiba Meledak, Ini Sebabnya
Bupati Cianjur menerima bantuan donasi untuk korban gempa dari Pemprov Riau.(foto: mcr)Terkumpul Rp676 Juta Lebih, Pemprov Riau Serahkan Bantuan Korban Gempa Cianjur
Bupati dan pimpinan DPRD Kepulauan Meranti salam komando usai pengesahan APBD Tahun 2023APBD Kepulauan Meranti Tahun 2023 Disahkan Rp1,4 Triliun, Banggar DPRD Berikan Sejumlah Rekomendasi
  Kadiskes Riau, Zainal Arifin.(foto: int)Diskes Riau Bakal Gelar Seminar Hari AIDS Sedunia Bersama Mahasiswa Kesehatan
Ilustrasi.(int)Sore ini 3 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera, Riau Nihil
Ilustrasi.(int)DLHK Riau Verifikasi Administrasi SPJ Sebelum Bangun 2 Sekat Kanal di Rohil dan Pelalawan
Aliansi Masyarakat dan Anggota Poktan Menggala Jaya, unjuk rasa di lahan sengketa. Unjuk Rasa di Lahan Sengketa, Anggota Poktan Menggala Jaya Rohil Minta Syamsuar Bertindak
Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, memberikan pemaparan kepada media tentang kolaborasi XL Axiata dan Polri dalam pengamanan KTT G20.(foto: istimewa)XL Axiata-Polri Kolaborasi Terapkan Teknologi Body Worn Camera di KTT G20 Bali
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
JNE Pekanbaru bersilaturahmi ke kantor Halloriau.com
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2022 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved