PEKANBARU – Pemko Pekanbaru mulai mempertajam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sejumlah program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpeluang ditunda agar anggaran daerah lebih difokuskan pada kebutuhan prioritas warga.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta menyelaraskan program kerja dengan visi dan prioritas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pembahasan APBD 2027 saat ini masih berlangsung. Pemerintah tengah melakukan penajaman terhadap berbagai program yang telah disusun agar sejalan dengan arah kebijakan kepala daerah.
"Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata Zulhelmi Arifin, Selasa (10/11/2026).
Pria yang akrab disapa Ami tersebut menjelaskan, penyusunan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kepala Bappeda, BPKAD, dan Bapenda terlebih dahulu melakukan perhitungan terhadap total anggaran serta potensi pendapatan yang dapat dihimpun Pemko Pekanbaru.
Setelah kapasitas keuangan daerah diketahui, pemerintah baru menentukan alokasi belanja yang selanjutnya dibahas bersama DPRD Kota Pekanbaru.
"Setelah itu, barulah kita menyusun belanja yang telah disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, konsep yang kita usung adalah APBD Berdampak, yaitu APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Melalui konsep APBD Berdampak tersebut, Pemko Pekanbaru akan lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang layak dibiayai menggunakan anggaran daerah.
Program yang hanya bersifat penunjang dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi salah satu kegiatan yang berpeluang ditunda. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Ami menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan penganggaran tidak sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan OPD, tetapi juga melihat seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," pungkasnya.
Dengan penajaman tersebut, APBD Pekanbaru 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Naskah ini menggunakan gaya berita online dengan penekanan pada kebijakan penundaan program tidak prioritas dan konsep APBD Berdampak, sementara seluruh kutipan narasumber tetap dipertahankan.
