PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 19 pejabat dari jenjang eselon II, III dan IV, Rabu (7/10/2026).
Pelantikan tersebut tidak hanya mengubah posisi sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, tetapi juga menjadi ujian bagi penerapan manajemen talenta yang disebut menjadi dasar dalam penempatan pejabat baru.
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, proses penunjukan pejabat dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen talenta.
Karena itu, pejabat yang mendapat kepercayaan dituntut mampu membuktikan kapasitasnya melalui kinerja setelah menduduki jabatan.
"Penunjukan pejabat baru ini menggunakan manajemen talenta," kata Markarius Anwar.
Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang jabatan sebatas posisi administratif.
Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
"Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada pejabat yang baru dilantik agar dijalankan sebaik-baiknya," tegasnya.
Perubahan pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan Kota Pekanbaru tetap berjalan efektif.
Terlebih, sejumlah posisi yang diisi berkaitan langsung dengan pelayanan publik, mulai dari transportasi, lingkungan hidup, perizinan, pemerintahan wilayah hingga pengelolaan rumah sakit daerah.
Karena menggunakan konsep manajemen talenta, publik pada akhirnya dapat menilai apakah penempatan pejabat tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja atau hanya berhenti pada perubahan struktur organisasi.
Tantangan itu terutama berada pada pejabat yang menangani sektor dengan persoalan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Pada sektor transportasi, misalnya, terdapat pejabat baru yang menangani pengembangan sistem transportasi serta pengelolaan Trans Pekanbaru.
Sementara di sektor lingkungan, posisi sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengalami perubahan.
Begitu pula pada sektor pemerintahan wilayah, beberapa lurah dan pejabat kecamatan ikut berganti.
Berikut daftar 19 pejabat yang dilantik Pemko Pekanbaru:
1. Samto – Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.
2. Muhammad Zaki – Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
3. Langgeng Wahyudi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
4. Indah Vidya Astuti – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Rian Wibowo – Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
6. Raisah Vinora Putri – Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.
7. Yesi Sartika – Sekretaris Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
8. Malindo Irjayanto Pratama – Lurah Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya.
9. Hamdan – Lurah Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat.
10. Zulkifli – Lurah Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi.
11. Gusti Henni Purwanti – Lurah Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat.
12. Kamsahid – Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Kecamatan Bukit Raya.
13. Masjo Endri – Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.
14. Fadli Budi Perwira – Kepala Subbagian Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.
15. Mukhlis – Kepala Subbagian Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.
16. Anggun Tiara Dwi Putri – Kepala Subbagian Keuangan Rumah Sakit Daerah Madani Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
17. Yen Hendri – Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya dan Informasi Rumah Sakit Daerah Madani Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
18. Hafiz Zulfi – Kepala UPT Pengelolaan Trans Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
19. Mutia Nurul Aini – Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Trans Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
Dengan pelantikan tersebut, tantangan berikutnya bukan lagi soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan seberapa cepat para pejabat baru mampu menerjemahkan kepercayaan tersebut menjadi pelayanan publik yang lebih efektif, responsif dan terukur.
