PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai 2027.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban uang muka atau down payment (DP) sekaligus cicilan rumah bagi warga yang belum memiliki hunian.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.

Menurut Agung, persoalan kepemilikan rumah tidak hanya terletak pada harga hunian.

Kemampuan masyarakat memenuhi DP dan membayar cicilan bulanan juga menjadi kendala yang perlu diatasi pemerintah daerah.

"Ke depan Pemko sudah menyiapkan anggaran untuk subsidi pada tahun 2027 mendatang," kata Agung, Sabtu (26/9/2026).

Ia menjelaskan, subsidi yang disiapkan Pemko Pekanbaru nantinya dapat diarahkan untuk membantu pembayaran DP rumah dan margin bunga perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema tersebut akan dijalankan melalui kerja sama dengan sejumlah perbankan.

Pemko Pekanbaru berencana membantu pembayaran margin bunga sehingga beban pembiayaan yang harus ditanggung masyarakat dapat ditekan.

"Nanti pemerintah akan membayarkan margin bunga bank itu, sehingga masyarakat bisa membeli rumah dengan harga murah," ujarnya.

Agung menyebut program tersebut tidak akan diberikan secara umum kepada seluruh masyarakat.

Pemko Pekanbaru terlebih dahulu melakukan pendataan warga yang masuk kategori MBR dan benar-benar membutuhkan rumah.

Pendataan akan dilakukan melalui camat dan lurah. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

"Kita akan lihat, setelah pendataan oleh camat dan lurah, tidak ada lagi masyarakat yang belum punya rumah," ucapnya.

Selain membantu sisi pembiayaan, Pemko Pekanbaru juga berencana mendukung penyediaan fasilitas di lingkungan perumahan.

Artinya, intervensi pemerintah daerah tidak hanya diarahkan agar warga mampu membeli rumah, tetapi juga memastikan kawasan hunian memiliki fasilitas pendukung.

Program subsidi tersebut berpotensi membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat yang selama ini terkendala kemampuan finansial.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran subsidi, ketersediaan rumah, serta kemampuan Pemko Pekanbaru menjaga kesinambungan anggaran.

Di tingkat nasional, pemerintah juga masih memperluas pembiayaan rumah subsidi melalui skema FLPP yang dikelola BP Tapera.

Per 16 September 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 150.750 unit dari target 350.000 unit rumah untuk tahun 2026, dengan nilai pembiayaan Rp18,75 triliun.

Karena itu, rencana Pemko Pekanbaru menjadi tambahan dukungan di tingkat daerah.

Tantangannya adalah memastikan subsidi yang diberikan benar-benar menurunkan hambatan kepemilikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah, bukan sekadar menambah jumlah program.

Agung menegaskan Pemko Pekanbaru ingin dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya rumah lagi," pungkasnya.