PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Syafri Syarif meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera mendata dan mengecek seluruh izin tempat penitipan anak (daycare) yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Permintaan ini disampaikan menyusul adanya kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di day care di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan terbaru di Aceh.

"Kejadian ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi di Pekanbaru. Kita minta semua izin daycare didata dan dicek. Apalagi Pekanbaru sempat terjadi kasus Maka harus diantisipasi oleh Pemko, cek semua izinnya," kata Syafri, Rabu (29/4/2026).

Syafri mengaku dirinya menerima informasi masih ada sejumlah daycare beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko, terutama terhadap keselamatan anak.

“Saya dapat info ada yang bilang masih banyak daycare yang tidak punya izin. Apalagi kasus penganiayaan serupa pernah terjadi di Pekanbaru pada Agustus 2024,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah kota melalui dinas terkait segera turun ke lapangan melakukan pendataan sekaligus pengecekan izin operasional seluruh daycare. “Pemko harus turun langsung, cek semua izin. Pastikan semuanya sesuai aturan,” sebutnya.

Selain pendataan, Politisi Golkar ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas di tempat penitipan anak guna mencegah terjadinya kekerasan.

“Kekerasan terhadap anak tidak bisa dibiarkan. Sebagai orang tua kita sedih dan marah jika penganiayaan itu terjadi kepada anak-anak kita, jadi harus ada pengawasan yang benar-benar serius. Keamanan dan kenyamanan anak-anak yang dititipkan di daycare di Pekanbaru harus lebih terjamin," tutup Syafri.