PEKANBARU - Upaya mengakhiri praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di Kota Pekanbaru mulai menunjukkan perkembangan. Ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menargetkan sistem pengelolaan sampah lebih modern dan ramah lingkungan.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) II Muara Fajar sebelumnya sempat menjadi sorotan karena dinilai berbahaya akibat penumpukan sampah yang menggunung. Namun, langkah penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru kini mulai memperlihatkan hasil.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Pemko Pekanbaru dalam melakukan penataan awal. Perubahan sudah mulai terlihat. Kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan, termasuk rencana pembukaan area baru untuk pengelolaan sampah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau lokasi, Sabtu (25/4/2026).

Pemerintah pusat juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerapan teknologi methane capture atau penangkapan gas metana di TPA tersebut. Teknologi ini dinilai strategis karena mampu mengurangi emisi gas berbahaya yang memiliki dampak pemanasan jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida, sekaligus memberikan manfaat ekologis.

“Meski demikian, penerapannya harus mengikuti standar tata laksana yang ketat. Jangan coba-coba, karena risikonya juga besar. Kami juga berkomitmen memfasilitasi kebutuhan teknis yang diperlukan oleh Pemko Pekanbaru,” kata Hanif kepada halloriau.com.

Selain pengembangan teknologi, percepatan pembukaan sel baru di TPA Muara Fajar juga menjadi fokus utama. Langkah ini dilakukan sembari menunggu penyusunan dokumen lingkungan hidup yang saat ini masih dalam proses, dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

Tidak hanya itu, pembangunan waste station sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah modern juga terus didorong.

“Saya meminta agar pengembangan fasilitas tersebut dipercepat guna mendukung target nasional pengolahan sampah,” tambahnya.

Di sisi lain, peran masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Pemerintah menegaskan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

“Tanpa pemilahan, penyelesaian persoalan sampah akan sulit dicapai. Ini menjadi fondasi utama,” tegas Hanif.

Saat ini, Pekanbaru tengah menyiapkan dua proyek strategis, yakni pengembangan methane capture dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Kedua proyek ini membutuhkan pasokan sampah yang telah dipilah agar dapat berjalan optimal.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menyebutkan, pihaknya telah menggencarkan edukasi pemilahan sampah hingga ke tingkat rumah tangga dengan melibatkan kader PKK, Posyandu, serta lingkungan RT dan RW.

“Edukasi juga dilakukan melalui lingkungan RT RW dan sekolah,” ujarnya.

Sebagai bentuk insentif, Pemko Pekanbaru juga menghadirkan program bank sampah yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Ada warga yang mampu memperoleh hingga Rp2,5 juta per bulan dari hasil memilah sampah. Jika ini menjadi gerakan bersama, dampaknya akan sangat besar,” kata Markarius.

Edukasi pengelolaan sampah juga diperluas melalui program Adiwiyata di sekolah, guna menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pekanbaru menargetkan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di masa depan.